Pemimpin Aceh Terpilih Harus Mampu Tingkatkan Nilai Tawar di Mata Jakarta

Muhammad Nasir Jamil

Anggota Komisi III DPR RI HM Nasir Djamil menyebutkan,  ada berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemimpin Aceh terpilih kedepannya. Kesemuanya itu merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tawar Aceh di mata Jakarta.

“Karena Jakarta masih  melihat Aceh sebagai daerah yang dicurigai,  barang kali dengan entitas Aceh yang memiliki perbedaan seperti halnya Papua yang juga sempat menginginkan kemerdekaan dari RI, ” ujar politisi asal Aceh itu pada diskusi yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Aceh terkait relasi Aceh –  Jakarta pasca pilkada Aceh 2017 di salah satu warung kopi di Lampineung,  Banda Aceh.

Diskusi yang bertajuk  Aceh dan Jakarta pasca pilkada 2017 itu menghadirkan pembicara Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh Nasir Jamil dan Anggota Komisi I DPR Aceh Tanwir Mahdi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berharap pemerintah pusat memberikan beberapa fasilitas, salah satunya adalah dengan otonomi khusus dan membuat program desentralisasi, yaitu Pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adakah pusatnya daerah, tujuannya agar tidak lagi terjadi Jakarta sentris.

“Saya berharap pemimpin Aceh terpilih setelah dilantik harus menjadi perekat dengan merangkul semua pihak, sehingga saat muncul isu-isu yang dapat merusak di Aceh mampu diredam,” katanya.

Namun,  katanya, apabila pemimpin Aceh tidak memiliki jiwa perekat maka nilai tawar Aceh mata pusat akan rendah. “Maka dibutuhkan kepiawaian kepala daerah dalam memimpin Aceh ke depan,  dan ia mengharapkan siapapun pemimpin Aceh nantinya yang dilantik harus didukung bersana dan harus membawa perubahan untuk Aceh,”tambahnya lagi.

Apalagi, katanya Aceh masih berkutat dengan sederet masalah klasik seperti kemiskinan,  pengangguran, angka buta huruf,  rumah tidak layak huni, meskipun hal yang sama juga terjadi di daerah lain di Aceh. “Ini adalah ketimpangan yang terjadi saat ini,  karena 10 persen orang kaya Indonesia menguasai 77 persen kekayaan nasional, artinya yang diperebutkan saat ini adalah 23 persen, ” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR Aceh Tanwir Mahdi.  Menurutnya,  di tengah pengolakan perekonomian Aceh hal utama yang harus dilakukan oleh pemimpin terpilih adalah menjaga kedamaian dengan merangkul semua pihak.

Menurutnya,  siapapun yang akan dilantik nantinya itulah Gubernur Aceh dan tugas utama pasca pilkada adalah menjaga perdamaian menjadi harga mati. “Karena tanpa perdamaian kita akan sibuk mengurus hal hal yang tidak produktif, ” katanya.