Tim sukses (Timses) enam calon gubernur/wakil gubernur Aceh periode 2017-2022, sepakat untuk menjalankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara damai di Aceh pada 15 Februari 2017.
Hal itu disampaikan dalam diskusi Haba Pilkada Aceh 2017 bertajuk; ‘Timses dan Pilkada Damai’ di Media Center KIP Aceh, Rabu (4 /1). Diskusi difasilitasi The Aceh Institute (AI) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.
Hadir Komisioner KIP Aceh, Robby Syah Putra dan Fauziah, sedangkan timses masing-masing Sayuti M.Nur mewakilipasangan calon gubernur/eakil gubernur nomor urut 1, Tarmizi A.Karim-Machsalmina Ali, TM Zulfikar (timses Zakaria Saman-T.Alaidinsyah), dan Munir Azis (timses Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab).
Selanjutnya Akhiruddin Mahyuddin (timses Zaini Abdullah-Nasaruddin), Nurzahri (timses Muzakir Manaf-TA Khalid), dan Munawar Liza Zainal (timses Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah). Selain itu, ada perwakilan dari LSM, akademisi maupun mahasiswa.
Robby Syah Putra mengatakan, dalam diskusi itu setiap perwakilan timses diberi kesempatan menyampaikan apapun terkait Pilkada damai, penggiringan opini, dan hal lainnya. “Saya berharap Pilkada menjadi lebih baik. Mari menciptakan pemilu yang berintegritas,” ujarnya.
Sayuti M.Nur menyampaikan, saat ini kekerasan mulai terjadi di Aceh. Meski belum masif, ia berharap seluruh stakeholder terus mengantisipasi potensi konflik jelang Pilkada. Menurutnya, Pilkada merupakan proses paling demokratis untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan diharapkan amanah.
Dikatakan, kalau Pilkada tidak damai dan aman, akan terjadi kontraksi antar elite politik dan akan diikuti oleh partisan. “Semua pasti akan berdampak pada pembangunan daerah lima tahun ke depan,” terangnya.
Zulfikar berharap Pilkada Aceh berlangsung damai. Untuk mewujudkan hal itu, bisa dengan cara mengurangi tensi kriminalitas pada Pilkada. Pemerintah juga harus peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tidak dimanfaatkan calon untuk kepentingan Pilkada.
Jadi Korban
Munir Azis merasa pihaknya telah menjadi korban kampanye hitam melalui media sosial. Cagub Abdullah Puteh menurutnya, telah diinformasikan secara negatif. Hal itu bertolak belakang dengan semangat Pilkada damai yang diusung bersama. “Pilkada damai ini penting. Kita ingin suasana benar-benar aman dan nyaman,” ujarnya.
Sementara Akhiruddin Mahjuddin menyebutkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada setiap pendukung untuk tidak melakukan kampanye hitam terhadap paslon kepala daerah, sehingga kondisi bisa tetap damai. Selain itu, ia ingin Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan begitu, pelanggaran yang dilakukan terkait Pilkada bisa ditindak.
Sementara Nurzahri mengatakan, dalam setiap Pilkada selalu terjadi konflik. Tapi ia merasa Partai Aceh selalu menjadi korban atau sasaran tuduhan. “Bahkan ada beberapa kasus tidak ada hubungan dengan Pilkada, tapi kami tetap dituduh sebagai pelaku,” jelasnya.
Nurzahri juga berharap pendidikan Pilkada baik tentang hukum dan lainnya, juga diberikan kepada masyarakat di daerah konflik. Karena yang berkonflik bukan calon gubernur, tapi para pendukung di daerah.
Munawar Liza Zaini menyebutkan, Pilkada damai dan juga halal, sudah dicanangkan oleh Irwandi Yusuf. Ada 10 poin dalam Pilkada halal, di antaranya halal tanpa fitnah, tanpa intimidasi dan teror, tanpa pengrusakan, tanpa manipulasi suara, dan tanpa bersepakat curang bersama penyelenggara.
Diskusi yang dipandu oleh Muazzinah Yacob tersebut berlangsung tertib dan dalam suasana yang penuh kekeluargaan/keakraban. Analisa
