Pemerintah Aceh mengusulkan sejumlah program pembangunan Aceh dengan nilai mencapai Rp. 60 Triliun kepada Pemerintah Pusat.
Program yang diusulkan melalui E-Musrembang itu diharapkan dapat tertampung pada tahun 2017 mendatang.
Hal demikian disampaikan gubernur Aceh saat membuka Musrembang RKPA 2017 di Gedung Utama DPR Aceh, Kamis (14/04).
Zaini menyebutkan ada sejumlah kegiatan strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Kegiatan-kegatan itu dinilai sangat dibutuhkan Aceh untuk percepatan pembangunan Aceh dalam rangka mengejar ketertinggalannya selama ini
Kegiatan tersebut masing-masing Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe dan kawasan industri strategis, Revitalisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Banda Aceh Darussalam, Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Pembangunan Terowongan Geurutee, Pembangunan Jalan Lintas Tengah, Barat dan Timur, dan Perlindungan Kawasan Hutan Strategis.
“Kami mengharapkan agar program dan kegiatan yang sudah kami usulkan lebih kurang Rp. 60 Triliun melalui sistem E-Musrenbang berdasarkan usulan program prioritas nasional dan DAK khusus tahun 2017, dapat tertampung oleh Pemerintah pusat,”ujar Zaini.
Pada kesempatan itu Zaini juga menjelaskan terkait dengan prioritas utama pembangunan Aceh tahun depan yang diarahkan kepada enam bidang, masing-masing Peningkatan infrastruktur yang terintegrasi, Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, Reformasi birokrasi, Dinul Islam, adat istiadat dan budaya serta keberlanjutan perdamaian, Peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produksi, Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dan Peningkatan investasi dan pemanfaatan potensi SDA yang berwawasan lingkungan.
“Seluruh prioritas ini harus menjadi acuan dasar seluruh perangkat Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota,”lanjutnya.
