Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyerahkan sepenuhnya finalisasi APBA Perubahan tahun 2015 kepada pihak Kementrian Keuangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Aceh menyikapi keterlambatan pengesahan APBA Perubahan 2015 oleh pihak DPR Aceh.
DPR Aceh baru mengesahkan APBA Perubahan pada, Rabu 4 November 2015. Pasca pengesahan oleh DPR Aceh, dokumen APBA-Perubahan akan dibawa ke Kementrian Keuangan untuk disetujui.
Dengan masa waktu tahun anggaran berjalan yang sangat singkat, dikhawatirkan pelaksanaan APBA Perubahan akan tidak maksimal.
Zaini mengaku sudah mencoba agar pembahasan APBA Perubahan tidak terlambat, salah satunya penyerahan dokumen KUA PPAS APBA Perubahan sudah diserahkan sejak Juli 2015 lalu.
“Antisipasi sudah kita coba, kita harapkan bisa dibahas hari ini terakhir , besok berangkat ke Kementrian Keuangan, setelah itu baru dilanjutkan dengan APBA murni,”ujarnya.
Sementara itu sejumlah Fraksi di DPR Aceh menyoroti kinerja pemerintah Aceh, terutama serapan APBA 2015 yang masih sangat rendah serta ketidakhadiran Gubernur maupun wakil gubernur pada rapat-rapat penting di DPR Aceh.
Fraksi Demokrat melalui juru bicara Fraksinya T Iskandar Daod mengatakan gubernur Aceh dan wakil gubernur Aceh sangat jarang menghadiri sidang paripurna di DPR Aceh, sehingga Aceh terkesan seperti negeri tak bertuan. Ia berharap kedepan Gubernur maupun wakil gubernur untuk hadir pada rapat-rapat di DPR Aceh sehingga tidak terkesan pemerintah Aceh sedang vakum.
Hal senada diungkapkan jurubicara Fraksi Partai Aceh Adam Mukhlis.
Sementara itu ketua Fraksi PAN DPR Aceh Asrizal Asnawi meminta pemerintah Aceh agar profesionalisme pejabat yang ditempatkan pada SKPA-SKPA agar sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
Juru bicara Fraksi PPP Muhibbusubri meminta pemerintah Aceh dan SKPA terkait untuk bekerja keras memenuhi hajat hidup orang banyak. Terutama kepedulian dan keberpihakan anggaran kepada kondisi ekonomi masyarakat.
Sementara juru bicara Fraksi Golkar Muhammad Shaleh mengakui bahwa pihak legislatif dan eksekutif telah melanggar amanah rakyat dengan mementingkan diri sendiri dan kelompok semata.
