Keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dinilai belum memberikan dampak apapun terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat Aceh. Bahkan, BPKS dinilai tidak memiliki program yang jelas.
Hal itu terungkap pada rapat kerja antara Komisi I DPR Aceh dengan BPKS di DPR setempat, Selasa (03/11).
Anggota Komisi I DPR Aceh Bardan Sahidi mengatakan kondisi Sabang sebenarnya tidak seindah apa yang selama ini dijelaskan oleh pihak BPKS. Menurutnya saat ini Sabang sudah memiliki regulasi sendiri serta dana yang cukup memadai, namun aktor-aktor di BPKS yang dinilai belum mampu untuk menjalankan program-program dalam rangka memajukan Kawasan Sabang.
Bardan bahkan mengaku khawatir, BPKS kedepan hanya akan menambah jumlah tersangka-tersangka baru dikarenakan indokasi-indikasi penyelewengan anggaran yang begitu besar diberikan kepada BPKS oleh pemerintah, hal itu telah dialami oleh Kepala-Kepala BPKS sebelumnya seperti teuku Saiful Ahmad dan Ruslan Abdul Gani.
”Tunjukkan pada saya, apa yang diunggulkan BPK saat ini? omong kosong semua, saya bahkan sebelumnya menginginkan agar ekspor kopi Gayo juga bisa lewat sabang, tapi tidak bisa, malahayati juga nggak bisa,”ujar politisi PKS itu.
Sementara itu ketua Komisi I DPR Aceh Abdullah Saleh meminta agar program pengembangan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas untuk lebih dioptimalkan dan mampu diwujudkan secara maksimal, karena selama ini denyutnya belum nampak.
Ia mengakui regulasi bukanlah kendala yang berarti karena saat ini sudah banyak regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Saat ini diakui Abdullah Saleh, yang dituntut adalah kemampuan sumber daya manusianya.
Menurut Abdullah Saleh, sudah seharusnya pelabuhan bebas Sabang menjadi pasar dunia yang tidak lagi diperumit dengan sejumlah perizinan. “Kalau regulasi bukan lagi kendala, sudah banyak aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, saat ini dituntut justru kemampuan pengelolanya ini, harus mampu membuat gebrakan untuk memajukan pelabuhan bebas dan daerah perdagangan bebas Sabang,”ujar politisi Partai Aceh itu.
Abdullah Saleh sendiri mengakui bahwa rapat kerja dengan BPKS untuk melihat apa saja kendala yang selama ini dihadapi oleh pihak BPKS, sehingga perlu diperjuangkan lebih lanjut kepada kementrian terkait.
Hal senada dengan bardan dan Abdullah Saleh juga disampaikan oleh anggota komisi I DPR Aceh lainnya seperti M. Harun, Muhammad Shaleh dan Iskandar Usman Al-Farlaky.
Iskandar Usman bahkan menyebut BPKS sebagai macan ompong. Menurut Iskandar belum ada program yang dilakukan oleh BPKS yang menambah iklim investasi di Aceh, sehingga Sabang hingga saat ini jalan ditempat.
Menurut Iskandar, tidak ada konstribusi apappun yang dilakukan oleh BPKS untuk pertumbuhan ekonomi Aceh. disamping itu diakui Iskandar,”Pemerintah pusat juga masih setengah hati memberikan regulasi-regulasi untuk Aceh”.ujarnya.
