Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan dan Penyerahan Rancangan Qanun (Raqan) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh 2014.
Penjelasan dan penyerahan Raqan tersebut dilakukan langsung Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal pada sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadhillah SIKom, Senin (18/5/2015).
Saat membuka sidang yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRK Banda Aceh ini, Arif Fadhillah mengatakan, agenda sidang lebih merujuk kepada implementasi fungsi dewan pada bidang pengawasan.
“Fokus pengawasannya adalah pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBK Banda Aceh tahun anggaran 2014 yang telah direalisasikan pelaksanaannya oleh pihak eksekutif,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Sementara itu, Walikota Illiza di hadapan dewan menjelaskan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014, sesuai dengan Visi Kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani.
“APBK Banda Aceh 2014 sebagai rencana kerja tahunan yang memuat bergabagi program dan kegiatan, disusun atas dasar pendekatan kinerja yang mengutamakan output, hasil dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat,” papar Illiza.
Pada kesempatan itu, walikota juga menyampaikan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2014. “Pendapatan sampai 31 Desember 2014 terealisasi sebesar Rp 1.131.104.242.954 atau 99,92 persen yang bersumber dari PAD Rp 171.777.275.448, Pendapatan Transfer Rp 811.552.695.026 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 150.774.272.479,” rinci Illiza.
Adapun Belanja Daerah yang terealisasi sebesar Rp 1.096.156.567.907 atau 91,77 persen dari yang direncanakan Rp 1.194.481.738.323 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp 876.092.874.154, Belanja Modal Rp 207.564.197.996, dan belanja tak teduga terealisasi Rp 29.094.554, serta transfer/bagi hasil ke desa yang terealisasi sebesar Rp 12.470.401.203
“Dilihat dari sisi penerimaan pembiayaan daerah, yang terealisasi sebesar Rp 62.987.795.452 atau 100 persen dari yang direncanakan. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah tidak direalisasikan,” sambung Illiza.
