Sejumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, terindikasi melakukan pembelian dan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar subsidi, kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat Syahril.
“Ada indikasi penimbunan BBBM di perkebunan. Sedangkan di industri lain, seperti tambang, kami sudah cek tidak ada. Di perkebunan ini sangat kami awasi,” katanya di Meulaboh, Selasa.
Syahril menjelaskan, ada banyak industri besar perkebunan di daerah itu. Mereka menggunakan mobil rakyat sebagai modus dalam membeli BBM solar subsidi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di daerah itu.
Oleh karena itu, ia menyarankan instansi terkait segera menegur perusahaan perkebunan yang terindikasi menimbun dan menggunakan BBM subsidi.
Selain itu, Syahril juga mengeluhkan tidak terbukanya PT Pertamina menyampaikan ketersediaan stok dan jadwal pendistribusian yang tepat BBM, sehingga pihak pengawas dari pemerintah kabupaten tidak dapat memastikan ketersediaan solar subsidi untuk nelayan.
“Kami minta diinformasikan soal cadangan di daerah, sehingga dapat melakukan antisipasi kelangkaan. Sepanjang mereka tidak menginformasikan, kami tidak tahu isi tangki mereka,” ketus dia.
Di setiap daerah, kata dia, ada tim pengawas di bawah kendali Asisten II Setdakab. Namun karena kewenangan terbatas, tidak sampai kepada mengetahui ketersediaan stok di SPBU, membuat mereka tidak dapat berbuat banyak.
Tim pengawas selama ini sudah menyurati berbagai pihak untuk menggunakan BBM sesuai kriteria, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Bahkan instansi pemerintah yang memiliki kebutuhan solar juga diingatkan tidak menggunakan bersubsidi, kata dia.
Menyangkut BBM subsidi untuk nelayan yang terjadi dalam sepekan terakhir, kata dia, terjadi karena volume kebutuhan yang semakin tinggi. Bukan karena faktor pengurangan kuota dari kebijakan PT Pertamina.
“Ini bukan persoalan pengurangan, tapi ini masalah pemakaian semakin meningkat. Harusnya ditambah kuota dari Pertamina ditambah, bukan dikurangi,” kata Syahril.
