Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tahun 2013.
Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan pada sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Senin. Sidang paripurna tersebut hanya dihadiri 20 dari 30 anggota DPRK Banda Aceh.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal mengatakan laporan pertanggungjawaban ini telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK RI juga telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kota Banda Aceh tahun 2013.
“Berkat dukungan dan ketaatan semua pihak, BPK RI memberikan opini WTP. WTP ini merupakan predikat tertinggi opini yang diberikan lembaga negara tersebut,” kata dia,
Illiza menyebutkan laporan pertanggungjawaban berisi pelaksanaan APBK 2013 yang terdiri realisasi anggaran arus kas, neraca daerah, serta catatan atas laporan keuangan.
APBK 2013, sebut dia, terdiri dari pendapatan daerah Rp948,9 miliar dan belanja Rp985,9 miliar. Dari jumlah tersebut, pendapatan yang terealisasi hanya Rp928,2 miliar atau 97,82 persen. Sedangkan belanja terealisasi Rp905,8 miliar atau 91,87 persen.
“Kami menyadari tidak semua program tahun anggaran 2013 dapat memenuhi harapan masyarakat. Kekurangan dan hambatan dalam merealisasikannya dapat diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya,” kata Illiza Saaduddin Djamal.
Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh Yudi Kurnia menyampaikan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBK kepada lembaga dewan merupakan bentuk pengawasan dari legislatif.
“Pengawasan ini tentu untuk mengurangi bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pembangunan atau pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan eksekutif,” ungkap Yudi Kurnia. (antaraaceh)
