Pemerintah Aceh mengecam pernyataan Fitra terkait penyataanya yang menyebutkan adanya dugaan penyimpangan anggaran di pemerintah Aceh yang mencapai Rp. 10 T, namun demikian Pemerintah tidak alergi dengan kritik tapi diharap kepada siapapun untuk menghormati aturan yang berlaku.
“Kita akui bahwa data tersebut berasal dari hasil audit BPK. Namun itu adalah temuan. BPK hanya menemukan dan masih berupa indikasi yang kemudian meminta klarifikasi ke pihak terkait,” ujar Murthalamuddin, Plt. Kepala Biro Humas Setda Aceh.
“Tidak benar Pemerintah Aceh tidak peduli dengan temuan itu. Silahkan tanya ke BPK apakah Pemerintah aceh benar tidak peduli. Hampir setiap surat atau temuan BPK kami tindak lanjuti dan klarifikasi dengan auditor,” sambungnya.
Dari sejumlah temuan umumnya setelah klarifikasi permasalahan selesai. Kalau memang Fitra atau siapapun ingin menegakkan hukum dan membantu memberantas korupsi maka harus dilakukan adalah mengklarifikasi sebelum dilempar ke publik. Yang terjadi kemarin Fitra terkesan pengecut. Melakukan konferensi pers kemudian menghilang.
“Jangan jadikan Aceh sebagai tempat mencari panggung. Kasihan masyarakat bila terus menurus di cekoki dengan isu negatif itu. Data Fitra bukanlah data baru sehingga seharusnya bisa juga meminta BPK untuk mengklarifikasi sebelum mereka Exposé,”
Pihaknya berharap rakyat tidak terpengaruh dengan opini yang di bangun sepihak dan punya hidden agenda. Pemerintah sekarang baru bekerja dan baru diaudit pada tahun 2013 jadi belum sepenuhnya menjadi penanggung jawab bila pun ada indikasi penyimpangan.
