APBA-P Harus Utamakan Program Pro Rakyat

Suasana Sidang Di DPR Aceh Kamis Pagi

Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah meminta agar Setiap program dalam APBA-Perubahan 2013 segera dilaksankan dengan sebaik-baiknya terutama program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

Hal itu dikatakan  Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah pada sidang paripurna penutupan masa sidang IV DPR Aceh tahun 2013 tentang APBA-Perubahan 2013, Senin (28/10/2013).

Hasbi mengatakan  APBA-Perubahan 2013 disusun sesuai dengan kebutuhan rakyat, ia berharap pada pelaksanaannya dana tersebut juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, ia mengingatkan pemerintah Aceh, waktu pelaksanaan APBA 2013 tinggal 2 bulan lagi, sehingga harus dilaksanakan seefektif mungkin, DPR Aceh akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBA 2013 ini.

“Setiap program harus dilaksankaan sebaik-baiknya dan mengutamakan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya”ujarnya.

Hasbi menambahkan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendgari beberapa waktu lalu bukan untuk memperlambat realisasi APBA, melainkan untuk keserasian antara kebijakan Pemerintah Aceh dengan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Menurutnya pemerintah Aceh sudah melakukan penyempurnaan terhadap hasil evaluasi dari Kemendagri.

Sementara itu Sekda Aceh Dermawan meminta seluruh SKPA untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam APBA-Perubahan 2013 tanpa mengabaikan prinsip jujur dan amanah serta meninggalkan praktek yang dilarang oleh negara dan agama, hal itu untuk tetap menjaga harkat dan martabat rakyat Aceh, Sekda berharap APBA-Perubahan yang besarannya mencapai Rp. 12,4 triliun itu dapat membawa perubahan bagi kesejahtraan rakyat Aceh.

“Semuanya harus kita lakukan tepat guna, dan seefisien mungkin dan memenuhi kepentingan masyarakat secara optimal, juga keseimbangan antara pembiayaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat”lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut anggota DPR Aceh Syafii Hamzah dari fraksi partai Aceh meminta pimpinan dewan untuk menjelaskan semua hasil koreksi APBA-Perubahan kepada seluruh anggota dewan, mengingat tidak semua anggota dewan masuk dalam tim badan anggaran dewan DPR Aceh.

“Banyak masyarakat yang menanyakan kepada kami apa sebenarnya yang dikoreksi Mendagri, tapi sebagian anggota dewan bukan anggota banggar sehingga tidak mengetahui pasti”ujarnya.