Rizal Fikri – Antero
Keberadaan berbagai jenis perusahaan swasta di Aceh Utara, seperti pertambangan dan HGU, berdampak negatif dan memicu kerusakan lingkungan di daerah tersebut. Akibatnya, berbagai bencana alam melanda kawasan itu sepanjang tahun 2006 hingga 2009. Seperti konflik satwa, angin ribut, banjir, kekeringan dan epidemik.
Direktur Eksekutif WALHI Aceh TM Zulfikar, mengatakan sebagian besar penguasaan wilayah dilakukan secara destruktif, meliputi pembakaran lahan dan pengrusakan lingkungan dengan galian yang tidak sesuai standar aturan.
Zulfikar menambahkan Walhi Aceh telah melakukan riset selama tiga tahun terakhir dan hasilnya menunjukkan pencemaran udara atau polusi industri telah terjadi didaerah tersebut.
Ironisnya, keuntungan yang diperoleh dari penguasaan wilayah oleh perusahaan swasta tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan di daerah itu. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tahun 2010 dari 550 ribu jiwa penduduk Aceh Utara, sebanyak 150 ribu orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Walhi Aceh mengaharapkan penyusunan dokumen krisis ekologi Aceh Utara ini, hendaknya bisa dijadikan bahan masukan bagi semua pihak, terutama Pemerintah Aceh, untuk bersikap tegas dan mengkaji ulang kebijakan terkait keberadaan modal usaha swasta.
http://radioantero.net/savedeposit/audio/maret 10/100331_fikri_HGU Aceh Utara merusak lingkungan.MP3
