Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdurrahman Ahmad menyebutkan program pemerintah Aceh untuk memajukan dunia pariwisata tidak didukung dengan anggaran yang memadai bagi instansi terkait.
Menurut Abdurrahman, seharusnya pemerintah Aceh membangun infrastruktur pariwisata seperti jalan-jalan menuju lokasi wisata, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain itu Pemerintah Aceh juga diminta untuk memberikan jaminan ketersediaan listrik, sehingga investor mau hadir di Aceh untuk berinvestasi dibidang Pariwisata.
Namun pada kenyataannya pemerintah Aceh terlihat tidak fokus pada dunia pariwisata yang diyakininya sangat berpotensi mendatangkan PAD bagi Aceh jika diurus secara baik, belum lagi akan membuka lapangan kerja pada berbagai sektor pendukung.
“Komitmen pemerintahnya masih kurang, kita bisa lihat dari Anggarannya sangat sedikit. Karena kalau untuk membangun jalan bagus pemerintah kita mampu. Kemudian fasilitas umum itu juga mampu kita bangun, tapi kita tidak fokus pada pariwisata,”lanjut ketua Fraksi Gerindra-PKS itu.
Padahal kata Abdurrahman, sektor pariwisata tidak membutuhkan modal besar, yang dibutuhkan hanya merawat alam yang sudah ada serta menyediakan fasilitas pendukung.
Abdurrahman berharap ada koordinasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Pada kesempatan itu Abdurrahman menyatakan dukungannya terhadap pengembangan wisata halal di provinsi Aceh.
