Kapolda Aceh, Irjen polisi Iskandar Hasan, mengakui pihaknya telah mengajukan dana pengamanan Pemilukada Aceh akhir tahun 2011 kepada Pemerintah Aceh. Menurut Kapolda, dana pengamanan Pilkada tersebut tidak dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kepolisian, sehingga Polda Aceh mengajukannya kepada pemerintah daerah, dana yang diajukan tersebut nantinya akan dibahas kembali antara Polda dan Polres dengan Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota, sehingga dana pengamanannya tidak tumpang tindih dan ada pemisahan antara dana pengamanan yang dibiayai pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Masalah dana agar tidak tumpang tindih, mana yang dipegang oleh Polda dan mana yang oleh Polres, agar tidak tumpang tindih, karena kalau tumpang tindih kita bisa salah di BPK, karena dalam DIPA polisi kita tidak ada alokasi untuk dana pengamanan Pemilukada,” katanya.
Kapolda menambahkan anggaran untuk kabupaten kota akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan, seperti seberapa besar ancaman dan luas wilayahnya.
Sementara itu menyangkut kondisi Kamtibmas menjelang Pemilukada Aceh, Kapolda mengatakan sejauh ini keamanan masih cukup baik. Meskipun masih ada kejahatan bersenjata api di beberapa kabupaten di Aceh.
Menurut Kapolda Aceh tidak menempatkan pasukan khusus yang akan mengamankan titik-titik rawan. Pengaman diserahkan kepada polres kabupaten kota dan Polda Aceh siap memberikan dukungan jika diminta.
Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) Aceh pada akhir tahun 2011 akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta bupati dan Walikota di 17 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
