Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2016 berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat Aceh serta pelayanan publik secara umum. Dana aspirasi diduga penyebab utama keterlambatan pengesahan APBA 2016.
Hal demikian dikatakan Assiten Bidang Pengawasan Ombudsman Aceh Fadhil Rahmi pada Diskusi terbtas menyoal APBA 2016 di kantor Ombudsman perwakilan Aceh, Kamis (21/01).
Fadhil mengatakan sampai saat ini belum jelas kapan APBA 2016 akan disahkan. Sebagai pihak yang bertugas mengawasi pelayanan publik ombudsman meminta masukan dari sejumlah masyarkat seperti pakar ekonomi, aktifis anti korupsi dan juga tokoh-tokoh perempuan
Hasil dari pertemuan itu akan dijadikan pihaknya untuk mendorong pemerintah Aceh dan DPR Aceh segera mengesahkan APBA 2016.
”APBA ini terkait dengan kondisi perekonomian rakyat, disamping mengganggu pelayanan publik. Kita melihat ada keterkaitan langsung soal dana aspirasi sehingga ini menjadi penyebab utama APBA tidak jelas pengesahannya,”ujarnya.
Menurut Fadhil, keterlambatan pengesahan APBA berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi Aceh, pasalnya pertumbuhan ekonomi Aceh selama ini sangat bergantung dari dana pemerintah.
Sementara itu sebelumnya Ketua DPR Aceh Muharuddin menyebutkan jadwal pengesahan RAPBA 2016 belum dijadwalkan oleh Banmus DPR Aceh.
