Ratusan massa dari 78 organisasi masyarakat sipil Aceh melakukan aksi menolak rencana pemerintah pemberian gelar pahlawan kepada mantan presiden Republik Indonesia, Soeharto.
Alasannya adalah Soeharto merupakan orang yang paling bertanggungjawab dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 1989 hingga 1998 saat pemberlakuan Daerah Operasi militer ( DOM) di Aceh. Selain itu menurut catatan masyarakat sipil Aceh, tidak kurang dari 500 ribu nyawa melayang dalam tragedi 1965, ratusan orang tewas dalam kejadian Tanjung Priok selama masa Soeharto.
Dalam orasinya di kantor DPR Aceh Rabu siang, masyarakat sipil meminta dewan perwakilan rakyat Aceh ikut menolak gelar pahlawan kepada Soeharto serta menuntut pertanggungjawaban negara untuk mengungkap kebenaran serta mengadili pelaku pelanggaran HAM di Aceh.
“Dan pelanggaran HAM di aceh, seperti simpang KKA, Dom dan sebagainya, jadi kita harus menyatukan sikap tolak Soeharto sebagai pahlawan, kita harus bulatkan aspirasi kita tolak Soeharto jadi pahlawan, jangan sampai seorang pemimpin yang zalim di angkat menajdi pahlawan,” jelasnya.
Selain itu masyarakat sipil juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk memboikot seluruh partai politik yang ikut mendukung pemberian gelar kepada Soeharto, sebab mendukung Soeharto berarti mendukung kejahatan HAM yang dilakukan Soeharto. (im)
