Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap pembahasan RAPBA 2015 itu agar terlepas dari kepentingan atau intervensi pihak-pihak tertentu. Pembangunan Aceh harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan kelompok.
Wagub juga meminta legislatif agar memperhatikan para korban banjir di pesisir utara dan timur Aceh dalam membahas RAPBA 2015, sehingga masyarakat yang baru terlepas dari bencana dapat kembali membangun usahanya.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Muharuddin, mengatakan pihaknya berupaya agar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2015 bisa tuntas sekitar 20 Januari tahun ini.
“Kita upayakan pembahasannya bisa selesai 20 Januari 2015, sehingga program pembangunan bisa segera digerakkan,” katanya di Banda Aceh, Selasa.
Pembahasan RAPBA 2015 memang sudah terlambat dari jadwal yang ditentukan menurut undang undang. “Keterlambatan itu beralasan, sebab alat kelengkapan dewan (DPRA) baru saja di kukuhkan, kita mulai bekerja menjelang akhir tahun 2014,” katanya menambahkan.
“Tidak ada masalah pembahasan itu terlambat meski kita harus menerima sanksi sebagai risikonya. Yang penting, RAPBA 2015 yang dihasilkan nanti bisa memberikan manfaat besar bagi upaya menyejahterakan masyarakat melalui program pembangunan prorakyat,” kata Muharuddin.
Politisi Partai Aceh itu juga berjanji bahwa legislatif akan memprioritaskan program pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan daerah, dengan tidak menolerir bagi kepentingan kelompok.(antara)
