Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di Aceh mengalami sejumlah penyesuaian, terutama pada waktu distribusi dan mekanisme pembagian. Dikutip dari Radio Antero dalam program Selebrasi Sore pada Rabu (24/2), sejumlah narasumber menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka terkait pelaksanaan program tersebut.
Kepala Sekolah Anagata Preschool Banda Aceh, Julie, mengatakan selama Ramadan pembagian MBG yang biasanya dilakukan pada pagi hari kini dialihkan ke sore hari, Menurutnya, perubahan ini sempat menyulitkan karena siswa sudah pulang lebih awal selama bulan puasa.
“Awalnya memang agak sulit menyesuaikan karena anak-anak sudah pulang sejak siang. Namun karena kebijakan dari pusat penyaluran dilakukan setelah Asar pukul 16.00 WIB, kami tetap menerima dan menyesuaikan” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kualitas paket yang diterima cukup baik. Menu seperti kentang dan ayam katsu disebut disukai siswa. Hanya saja, pihak sekolah perlu mengatur jadwal piket guru untuk menunggu kedatangan paket pada sore hari.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mulia 1, Putra Feyya, menjelaskan bahwa pengaturan distribusi di sore hari merupakan arahan dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi Ramadan di Aceh.
“Pembagian sore hari ini menyesuaikan budaya berpuasa agar anak-anak tetap semangat menjalankan ibadah dan tidak tergoda makanan dari MBG” katanya.
Ia menyebut secara standar operasional prosedur (SOP) tidak ada perubahan mendasar, hanya penyesuaian pada manajemen waktu. Relawan kini bertugas dari pagi hingga siang, sementara distribusi dilakukan pada sore hari.
Selain itu, pendistribusian makanan dapat dilakukan dua hari sekali atau maksimal tiga hari sekali secara rapel untuk memudahkan pengambilan oleh pihak sekolah dan wali murid. Menu juga disesuaikan, seperti penambahan kurma dan pilihan makanan kering agar lebih tahan lama.
Di sisi lain, Pengamat Pendidikan Aceh, Tabrani Yunis, menilai program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya terkait dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Ia mempertanyakan indikator keberhasilan program tersebut.
“Apakah setelah anak mengonsumsi MBG langsung terlihat perubahan? Tidak bisa diukur secara instan. Tidak bisa juga diklaim bahwa satu paket MBG membuat anak langsung cerdas” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus diukur melalui indikator yang jelas, seperti kemampuan membaca, pengetahuan, maupun perubahan sikap.
Ia juga menyoroti besaran anggaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi yang dinilai belum tentu mampu memenuhi standar gizi ideal. Selain itu, ia menilai dalam praktiknya masih ditemukan paket yang kualitas gizinya dipertanyakan serta makanan yang tidak dikonsumsi hingga terbuang.
Sebagai rekomendasi, Tabrani mengusulkan agar mekanisme program dapat ditinjau kembali, termasuk opsi pemberian anggaran langsung kepada orang tua agar kebutuhan gizi anak bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.
Pandangan teknis pembagian juga disampaikan Nadia, keluarga murid penerima MBG. Ia mengaku pembagian pada sore hari cukup menyulitkan, terutama bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.
Selain itu, ia melihat adanya perbedaan menu antara sekolah di pusat kota dan daerah pinggiran. Hal ini, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai pemerataan dan nilai gizi yang diterima siswa.
“Adik saya yang bersekolah di SMA di pusat kota menerima menu lebih baik dibandingkan adik yang di SMP di daerah pinggiran, terkadang muncul pertanyaan mengenai nilai gizi” ujarnya.
Ia juga menyoroti lokasi dapur MBG yang tidak selalu berdekatan dengan sekolah sehingga dinilai berpengaruh pada efektivitas distribusi. Meski tidak mengetahui alasan penentuan lokasi saat ini, ia menilai hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sekaligus menghemat biaya operasional. (Nurul Ali)
