Upaya mendorong pemerataan akses keadilan hukum di Aceh terus diperkuat. Selama ini, masyarakat di sejumlah kabupaten/kota masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan hukum yang mudah dijangkau dan profesional.
Menjawab tantangan tersebut, Ikatan Advokat Indonesia menggelar Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) bagi puluhan calon advokat muda dari berbagai daerah di Aceh.
Ketua IKADIN Aceh, Safaruddin, mengatakan kegiatan ini berlangsung sejak 9 hingga 16 Februari 2026 dan dipusatkan di Kantor DPD RI Perwakilan Aceh, Komplek Pekan Kebudayaan Aceh (PKA), Lampriet, Banda Aceh.
“Program ini diikuti peserta dari seluruh Aceh. Setelah lulus UPA, mereka akan kembali ke daerah masing-masing untuk memberikan layanan hukum, mulai dari Simeulue hingga Langsa,” ujar Safaruddin, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, kehadiran advokat muda di berbagai wilayah menjadi bagian penting dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan pendampingan hukum.
“Advokat muda di bawah naungan IKADIN akan menjadi jembatan keadilan bagi warga Aceh yang membutuhkan bantuan hukum,” tambahnya.
Safar juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menghubungi kantor IKADIN di kabupaten/kota masing-masing atau datang langsung ke Kantor IKADIN Aceh di Jalan Cot Bak U, Batoh, Banda Aceh untuk memperoleh layanan hukum.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber berkompeten. Di antaranya Ahmad Mirza Shafwandi yang menjabat sebagai Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Sepriady Utama dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Aidil Akbar selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta Hasan Basri M. Nur, praktisi dan akademisi komunikasi dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek hukum, pemahaman syariat Islam, hingga penguatan kemampuan komunikasi populer dalam advokasi hukum. Melalui program ini, IKADIN Aceh menegaskan komitmennya untuk menghadirkan advokat-advokat muda yang profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat dalam mewujudkan keadilan hukum yang merata di seluruh Aceh.
