Pakar pengelolaan data, Josef Hadi mengungkapkan, saat ini Indonesia sangat tertinggal dalam mengolah data dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia maupun dunia secara umum, yang telah menggunakan data secara online dan akurat.
Ke depan, diharapkan melalui keberhasilan Banda Aceh bisa akan terus dikembangkan menjadi yang terbaik dalam hal pengelolaan data dalam bentuk open data bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang lebih cepat.
“Lokakarya mengolah data ini sangat penting, khususnya bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dalam upaya mengimplementasikan open data kepada masyarakat,” ujar Josef dalam lokakarya Keterampilan Mengolah Data, Kamis (11/12) di aula kantor Bappeda Banda Aceh
Sementara Chief of Party Kinerja, Elke Rapp mengatakan, saat ini Aceh merupakan salah daerah di Indonesia yang memiliki open data yang sangat baik. Di mana, pada tahun 2011 Aceh berada di peringkat 14 secara nasional dan tahun 2013 peringkat 3.
“Kita harapkan pada tahun ini Aceh bisa meningkat peringkatnya, sebab Aceh kembali diundang ke Istana Wapres untuk penerimaan anugerah open data atau keterbukaan layanan publik ini,” ujar Elke.
Saat ini, Kota Banda Aceh mulai melakukan kegiatan open data atau data terbuka sebagai jawaban dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di kota madani ini. Selain pembenahan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola data di internal pemerintahan kota, juga mengajak seluruh elemen sipil terlibat dalam mendukung transparansi dalam pengelolaan pemerintah yang terbuka (open government) dengan mempermudah public untuk membuka data tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama.
Transparansi dan semangat melakukan perubahan dalam pengelolaan data terlihat dalam kegiatan lokakarya Keterampilan Mengolah Data Terbuka yang diikuti 40 peserta dengan melibatkan unsur Pemko Banda Aceh, termasuk Bappeda serta komponen masyarakat sipil (CSO) yang selama ini melakukan pemantauan terhadap jalannya tata kelola pemerintahan, media massa, dan akademisi.
Kepala Bappeda Banda Aceh, T.Bukhari Budiman mengungkapkan, kegiatan lokakarya ini sangat bermanfaat bagi pemko sendiri dalam memulai melakukan klasifikasi data-data yang mesti dibuka kepada publik dan ini semua sedang berproses. “Dalam waktu dekat diharapkan Banda Aceh mampu menjadi kota percontohan atau model dalam kegiatan open data,” ujar Bukhari.
Lokakarya yang berlangsung selama tiga hari itu, juga didukung Kinerja- USAID dan dihadiri Chief of Party Kinerja, Elke Rapp seta Pimpinan Kinerja Provinsi, Abdul Azis Muslim.
Kegiatan dibimbing Tim Open Data Labs Jakarta dibantu tenaga ahli dari Pilipina. Salah seorang anggota tim adalah Josef Hadi, yang berpengalaman dalam pengolahan data bertaraf internasional.
Kadisdikpora Banda Aceh, Saridin menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk membuka informasi data bagi siapa pun yang membutuhkan menyangkut pendidikan di Banda Aceh. “Kita siap melakukan open data, demi kemajuan dunia pendidikan di Banda Aceh,” tegasnya.(analisa)
