Pemerintah Aceh sangat berkomitmen mewujudkan syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) melalui pembentukan Qanun-Qanun Aceh dan berbagai regulasi lainnya.
Hal ini ditegaskan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, saat membuka kegiatan Wokshop (seminar) Himpunan Ulama Dayah (HUDA) Wilayah Pidie Jaya, “Kita sudah mengesahkan Qanun Aceh tentang Pokok-pokok Syariat Islam, Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pembentukan Bank Aceh Syariah,” kata Zaini Abdullah, di Ma’had Darul Munawarrah Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, Senin (27/10/2014).
Gubernur berharap, para ulama memberikan pemahaman yang sempurna kepada masyarakat mengenai Qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam ini. Dengan Qanun Bank Aceh Syariah misalnya, Pemerintah Aceh menginginkan seluruh masyarakat Aceh untuk bermu’amalah syariah, dan meninggalkan sistem muamalah yang berdasarkan riba dan bunga bank.
“Sudah saatnya kita hijrah dari sistem ekonomi kapitalis berdasarkan riba, menuju sistem mu’amalah berdasarkan syariah yang adil, maslahah, tidak gharar dan bebas riba,” ujar Doto Zaini.
Gubernur Zaini juga menegaskan, Syariat Islam yang dijalankan di Aceh, tidak hanya dalam bidang hukum jinayah tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain seperti akidah, ibadah, muamalah, munakahat, tarbiyah, dahwah dan pembelaan Islam. “Dan kami mengajak para ulama untuk bergandeng tangan, memberi kontribusi pemikiran dan masukan dalam menyelesaikan problema sosial keagamaan yang dialami masyarakat, terutama dalam rangka melaksanakan syariat Islam,”tandasnya.
“Media massa akhir-akhir ini mengungkap berbagai kasus HIV/AID, narkoba, prilaku seks di kalangan remaja, prilaku meminta-minta di jalan-jalan raya yang sangat berbahaya, bahkan sampai prilaku korupsi yang sudah merebak ke mana-mana. Ini adalah problema serius yang memerlukan penanganan cepat, dan saya berharap para ulama memiliki peran membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan, fatwa, tausiyah dan nasehat-nasehat keagamaan,” Demikian, harapan Gubernur Aceh Zaini Abdullah.
Sementara, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Agus Kriswanto dalam sambutannya mengajak para ulama, elemen pemuda dan santri Aceh untuk bersama-sama dengan TNI, terus merajut kebersamaan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan peran ulama, ungkap Pangdam, sudah lama menjadi panutan dalam memperjuangkan syariat islam di Aceh dan mempertahankan keutuhan bangsa.
“Dengan kebersamaan ini, kita optimis pembangunan Aceh yang bermartabat dapat diraih dengan mudah,“pungkasnya.
“Kami siap membantu dengan ikhlas. Prajurit TNI siap turun membantu sesuai tugas yag kami emban,”imbuh Pangdam
Hal senada diungkapkan Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi. Ia mengatakan, ulama merupakan benteng untuk mencegah dan merubah problematika social yang saat ini meresahkan Aceh, seperti kasus narkoba yang merusak generasi Aceh, kesadaran dan tertib berlalu lintas dan persoalan moralitas.
“Kami harapkan, santri dayah dapat mengembangkan dan sosialisasi kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Narkoba sudah sangat meraja lela, sudah masuk ke desa-desa. Mohon bantuan dayah untuk sama-sama kita atasi masalah ini,” ajak Kapolda.
“Ini merupakan awal Muharraam. Mari kita ‘berhijrah’ untuk menjadi lebih baik kedepan.Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” tutup Husein Hamidi
