Asosiasi Keuchik Kuta Alam (ASOKULAM) kembali menggelar ngopi bareng, wadah komunikasi pemangku kepentingan itu membahas berbagai persoalan yang sedang terjadi dalam masyarakat terutama berkaitan dengan kamtibmas, peredaran gelap narkoba dan anak punk.
Kegiatan yang berlangsung di Polem Kopi, Peunayong itu dipimpin Ketua Asokulam, Alta Zaini ikut menghadirkan Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, Kepala BNNK Banda Aceh, Kombes Pol Beridiansyah, Camat Kuta Alam, Arie Januar, Kasatpol PP, Rizal, Kapolsek Kuta Alam, Suriya, dan Danramil Kuta Alam.
Sebelumnya Ketua Asokulam, Alta Zaini menyampaikan kesuksesan Gampong Lampulo sebagai Gampong Bersinar (bersih dari narkoba)
dan dirinya baru saja menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Penanganan Pemberantasan Narkoba yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT di Yogyakarta.
Ketua Asosiasi Tuha Peut Kuta Alam, Tjut Ali Manyak menyampaikan terkait persoalan anak punk ia menyarankan agar ada semacam payung hukum yang mengatur permasalahan ini di Kota Banda Aceh untuk memudahkan dilakukan penertiban.
Tjut Ali juga menyampaikan persoalan peredaran gelap narkotika yang semakin marak terjadi di Aceh, padahal kata dia ada banyak lembaga terkait yang menangani persoalan ini.
“Dimana sebenarnya permasalahannya dalam penanganan persoalan narkoba ini, kenapa belum juga tuntas diberantas,” ujar Tjut Ali Manyak.
Kepala BNNK Banda Aceh Kombes Pol Beridiansyah menyampaikan dirinya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Banda Aceh untuk menyelesaikan permasalahan narkoba di Kota Banda Aceh.
“Sebagai Kepala BNN yang baru saya akan terus bersinergi dengan lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan narkoba ini, baik itu dengan sistem pencegahan dan penegakan hukum,” kata Kombes Beridiansyah.
Terkait anak punk dan gepeng Kasatpol PP Banda Aceh Rizal menyampaikan pihaknya sering melakukan penertiban dilapangan namun pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan.
Karena itu pihak Satpol PP setelah melakukan penangkapan akan menyerahkan ke dinas terkait namun tidak berselang lama kemudian dinas terkait melepaskan.
“Kami melakukan penangkapan terhadap anak punk, atau gepeng, kami tertibkan pagi kemudian siangnya lepas, ini yang membuat kewalahan, karena kita tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyampaikan Banda Aceh sudah memiliki Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena itu ia meminta Satpol PP dan WH, Dinas Sosial bersama instansi lainnya untuk melakukan penertiban dan pembinaan, karena sudah banyak komplain yang disampaikan warga kepada dewan terkait keberadaan anak punk dan gepeng.
“Tentu kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Satpol PP dan WH kota selama ini. Namun harus ada keterlibatan lintas instansi lainnya dalam menangani anak punk dan para gepeng. Begitu juga perlunya perhatian dari pihak propinsi sebab 80% lebih itu berasal dari luar Banda Aceh,” tutur Farid Nyak Umar.
Turut hadir dalam kegiatan bulanan Asokulam tersebut antara lain para keuchik se Kuta Alam, Tuha Peut Gampong (TPG), Imuem mukim, KUAKec, dan tokoh masyarakat lainnya.
