Sejumlah sarana pengairan yang mengalami kerusakan pasca tsunami di Aceh, kini mulai dibangun kembali melalui tanggap darurat untuk kelancaran petani. Kepala Dinas Pengairan Aceh, Slamet Eko Purwadi, kepada wartawan, Jumat (27/8) menyebutkan penanganan kerusakan yang diakibatkan peristiwa dan mendadak diatur berdasarkan keputusan Presiden.
Untuk perpanjangan tangan di daerah, katanya Gubernur mengeluarkan Pergub 102 tahun 2009 koordinasi penanganannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Menurutnya pada tahun 2010 telah diusulkan anggaran tanggap darurat sekitar Rp 150 Milyar APBA sedangkan APBN usulan sekitar Rp 300 Milyar.
“Kita sudah usulkan ke dewan dan semua tembusan itu ada mungkin tidak semua yang tahu,” ungkap Eko.
Pekerjaan tanggap darurat ini, sebut Eko diberikan kepada rekanan yang mampu secara finansial dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
Di Aceh banyak bencana karena berada ditengah pegunungan Bukit Barisan, mengakibatkan air mengalir ke mana – mana sehingga sungai menjadi terjal dengan kecepatan aliran sangat tinggi dan sering banjir baik di timur maupun barat. Ini semua hampir 408 sungai di Aceh, sungai yang paling adalah Lauser, Aceh Tenggara dan Sungai Tamiang serta Krueng Aceh.
Akibat terjadinya bencana alam di Aceh, banyaknya infrastruktur yang rusak dan genangan dikawasan permukiman, untuk mekanisme penanganannya, menurut Eko, tidak bisa secara permanen, namun harus secara parsial. Diprioritaskan pada fasilitas publik, permukiman, persawahan, pertambakan dan lain – lain. (im)
