Salman Iqbal – Antero
Sejumlah masyarakat Desa Blang Lancang dan Rancong, Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe selasa pagi melakukan audiensi dengan pimpinan DPR Aceh terkait aksi di depan PT Arun yang sudah berlangsung selama 44 hari. Pada kesempatan tersebut warga menagih janji Gubernur Aceh serta komisi B dan C DPR Aceh yang beberpaa waktu lalu menjanjikan akan menyelesaikan kasus tersebut.
Seorang warga Muara Satu, Mahmudi, mengatakan dari beberapa kali pertemuan dengan pihak PT Arun, Pertamina, bahkan dengan Gubernur Aceh tidak ada realisasi sama sekali melainkan hanya janji-janji yang tidak pasti. “Pertemuan – pertemuan yang selalu dijajaki oleh pemimpin kami , solusi – solusi yang ditawarkan, janji – jani yang dikemukan , udah tiga tahun terkhir ini baik yang tertulis, secara lisan ini gak da relisasi” tegasnya.
Zulkifli, warga lainnya mengatakan pemerintah kota Lhokseumawe hingga saat ini belum sekali pun menjenguk para korban yang berjumlah 542 KK dari empat desa yang sudah 44 hari menduduki PT Arun. Ia juga mengancam akan berbuat anarkis jika tuntutannya tidak di indahkan. “Motor PT Arun akan saya bakar, dan saya minta ganti rugi sama walikota dan kami siap mati disitu” lanjutnya dengan nada kesal.
Sementara itu wakil ketua DPR Aceh, Amir Helmi, mengatakan pihaknya akan memanggil Gubernur Aceh dan pihak pertamina untuk memberi penjelasan terkait apa yang dialami warga, namun sebagai lembaga politik DPR hanya bisa menekan pemimpin daerah tersebut. “Kami akan memanggil Gubernur untuk meminta penjelasan apakah ia pernah berjanji untuk menyediakan lahan, pertamina juga kan kita panggil untuk menanyakan apa pertamina pernah berjanji pada masyarakat, kalau memang anggaran disuruh siapakan kita dukung” tambah amir.
Amir Helmi mengakui sebelumnya sudah ada anggota dewan dari komisi B dan Komisi C yang menindak lanjuti aksi masyarakat di PT Arun namun hingga kini belum sampai laporannya ke pimpinan dewan.
