Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah melalui jaring pengaman sosial untuk membantu perekonomian rakyat yang terkena dampak COVID-19 baik langsung maupun tidak langsung. Langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu dinilai memiliki dampak ekonomi terhadap orang banyak.
“Pemerintah secara serius memberikan paket-paket stimulus ekonomi yang harus dilaksanakan oleh semuanya. Kita berharap ini harus dijaga dengan baik dan harus tepat sasaran,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (16/4).
Pemerintah menyadari betul adanya dampak non-medis dari wabah yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu dan dapat dilihat dari banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian karena harus berada di rumah.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk membantu perekonomian masyarakat melalui berbagai kebijakan.
Beberapa kebijakan itu antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan Dana Desa. BLT tersebut dianggarkan akan menggunakan Rp22,47 triliun yang direalokasi dari Rp72 triliun yang dianggarkan untuk Dana Desa.
Selain itu terdapat Kartu Prakerja dengan insentif bulanan yang mencapai Rp3,5 juta per orang.
Tidak hanya itu pemerintah juga sudah mecanangkan pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen untuk para pelanggan kapasitas 450 watt selama tiga bulan.
“Ini gambaran semua dari keseriusan pemerintah untuk memberikan jejaring pengaman sosial agar masyarakat bisa menjalankan masa yang sulit ini dengan tenang, tanpa kepanikan,” pungkas Yurianto.
