Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan menggagas program pengarusutamaan gender melalui program selaras guna meningkatkan partisiapsi perempuan dalam pembangunan.
Program selaras ini dilaksankan di 12 kabupaten/kota pada 32 kecamatan di 426 gampoeng di provinsi Aceh, Setiap gampoeng terpilih dalam program selaras ini mendapatkan bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp. 150 juta pergampoeng.
Hal demikian dikatakan pejabat pembuat komitmen dari Kementrian Pekerjaan Umum Dwi Mita Aprini, Kamis (05/12/2013) disela-sela lokakarya selaras tingkat provinsi Aceh di Banda Aceh.
Mita mengatakan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp. 63,9 Milyar pada tahun 2013 untuk program tersebut, program itu juga akan dilanjutkan pada 2014 dengan jumlah anggaran yang sama, menurutnya dana itu akan dipergunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan kegiatan Tridaya yang meliputi kegiatan ekonomi, lingkungan dan sosial yang memenuhi syarat responsif gender. Menurut Mita masyarakat yang mendapatkan program selaras itu akan difasilitasi untuk bisa membuat perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi.
“Seringkali ketika perencanaan pembangunan akan ada pengelompokkan mana pekerjaan laki-laki dan mana pekerjaan perempuan, dan kerap kali perempuan tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur”ujarnya.
Mita menambahkan dalam pembangunan, selama ini perempuan hanya dilibatkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial saja, dan jarang dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, hal ini menyebabkan sejumlah infrastruktur yang dibangun tidak responsif gender.
Mita menyebutkan program selaras ini juga menyentuh kelompok-kelompok miskin, khususnya perempuan miskin yang seringkali tidak mendapatkan akses dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
“Ada MCK yang dibangun terkadang pintunya model setengah, itu kan untuk perempuan tidak cocok, belum lagi sumber air yang terkadang jauh”lanjutnya lagi.
Sementara itu Kabid program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Amrina Habibi menyebutkan pembangunan infrstruktur di Aceh belum memihak kepada kaum perempuan dan disabilitas, ia mencontohkan sekolah-sekolah di Aceh tidak menyediakan WC yang layak untuk siswi perempuan, selain itu pasar-pasar bahkan tempat wuduk di masjid-masjid juga belum menyediakan WC yang cocok untuk kaum perempuan.
“Kita dari pemerintah terus mendorong ini, bagaimana kita lihat saat ini masih sedikit sekali jalan-jalan ditempat kita yang menyediakan trotora untuk pejalan kaki yang umumnya kaum perempuan”ujarnya.
