Peningkatan jumlah dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh setiap tahun, seharusnya juga berdampak pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Aceh (PAA), sehingga pada waktu dana otsus habis pada tahun 2027 provinsi Aceh sudah bisa lebih mandiri.
Hal demikian dikatakan anggota DPR Aceh Abdullah Saleh pada diskusi Kilas balik dana otus yang diselenggarakan oleh LSM Jaringan Peduli Anggaran (JPA) di kantor Forum LSM Aceh Rabu.
Abdullah Saleh mengatakan pada kenyataannya Pendapatan Asli Aceh dari tahun ketahun tidak ada peningkatan signifikan.
Menangapi hal itu Kepala Bapedda Aceh Abubakar Karim mengatakan untuk meningkatkan PAA dari dana otsus pemerintah Aceh akan mengembangkan enam kawasan agro industri, tiga di daerah pantai timur dan tiga dipantai barat-selatan, hal itu sudah diatur dalam RPJM Aceh. Termasuk peningkatan sarana infrastruktur untuk memacu perekonomian rakyat.
“ Akan membangun kawasan agro industri, kuala Langsa misalnya, sehingga memudahkan akses produksi hasil pertanian, dan itu sudah masuk dalam RPJM Aceh”ujarnya.
Selain itu pemerintah juga akan membangun lima waduk untuk mengaliri sawah-sawah petani, antara lain dikawasan Jambo Aye, Lhok Guci Aceh Barat dan di Tiro-Rukoh kabupaten Pidie , perencananaan pembangunan waduk itu sudah dilakukan.
Sementara itu Koordinator Masyarakat Transparasi Aceh (Mata) Alfiyan mengatakan selama ini Aceh terlihat sangat tergantung sekali dengan dana otsus, sehingga harus ada pemanfaatan secara maksimal oleh pemerintah Aceh.
Alfiyan menyebutkan tim pemantau dana otsus dari DPR RI juga belum maksimal melakukan pengawasannya, oleh karena itu pihaknya beraharap agar DPR Aceh juga mengambil peran mengawasi penggunaan dana otsus. Selain itu pihaknya juga menyarankan adanya audit khusus dari BPK RI terhadap dana otsus setiap tahunnya
“Yang kita tau kan BPK baru dua kali melakukan audit terhadap dana itu, dan DPRA juga memungkinkan untuk meminta hasil penagwasan yang sudah dilakukan oleh tim pemantau dana otsus”ujarnya.
