Sejak tahun 2005 hingga tahun 2012 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh telah menyerahkan 1.407 rekomendasi dari 554 temuan senilai Rp. 383,1 Milyar kepada pemerintah Aceh atas laporan keuangannya.
Dari 1.407 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh pemeritah Aceh sebanyak 695 rekomendasi dengan nilai Rp. 35,64 milyar, dan telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 450 rekomendasi senilai 50,74 milyar dan belum ditindaklanjuti sebanyak 262 rekomendasi senilai Rp 296 ,89 milyar.
Anggota 5 BPK RI Agung Firman Sampurna menghimbau pemerintah Aceh agar segera menindaklanjuti semua rekomendasi dari BPK RI perwakilan Aceh baik yang baru diserahkan maupun yang sudah diserahkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu ia berharap kepada DPR Aceh agar memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan pengawasan dan pemantauan kinerja pemerintah Aceh.
“jadi kalau ada temuan bukan berati itu orang salah dan masuk penjara, temuan itu artinya ada masalah, apa yang disampaikan BPK karena temuan kita sangat tertata, karena kalau ada temuan yang tidak lanjuti berdampak pada informasi keuangan, dan kalau dapat WDP bukan berarti ada masalah, nggak”lanjutnya.
Firman menambahkan kewajaran terhadap hasil pemeriksaan tidak serta merta memvonis seseorang salah atau tidak, ataupun ada kerugian atau tidak.
Menurut Firman banyaknya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh juga tidak serta merta bisa dihapus oleh BPK, sehingga menjadi temuan berulang pada tahun-tahun berikutnya.
Firman menjelaskan opini WDP yang diraih oleh pemerintah Aceh juga tidak serta merta ada penyimpangan. Menurutnya jika ada indikasi kerugian keuangan Negara pihaknya akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan hal itu tidak dilakukan di Aceh karena pihaknya melihat belum ada keperluan untuk itu.
Menurut Firman saat ini pemerintah Aceh punya masalah dalam system pengendalian internal yang harus segera diperbaiki,
