Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf membacakan nota pembelaan atau pleidoi kasus suap dan gratifikasi. Irwandi mengungkit perundingan perdamaian Gerakan Aceh (GAM) dan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia.
“Perdamaian GAM dan RI capaian penting saya. Saya bantu juru runding dan ikut mengumpulkan senjata atas perjanjian Helsinki,” kata Irwandi saat membacakan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (1/4/2019).
Selain itu, Irwandi mengaku telah membuat program unggulan saat menjabat Gubernur Aceh, seperti tidak memperpanjang izin usaha pertambangan di Aceh. Dia ingin wilayah Aceh tidak terjadi seperti Papua, yang kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan asing.
“Di sini banyak musuh, banyak yang saya nggak perpanjang. Saya nggak mau yang terjadi di Papua terjadi di Aceh. Saya mau emas di Aceh tidak untuk orang asing,” tutur Irwandi.
“Penghargaan dan program saya luncurkan tidak bermaksud tepuk dada dan memamerkan di persidangan,” imbuh dia.
Irwandi lantas menyebut seluruh tuntutan jaksa KPK hanya meniru surat dakwaan. Dia mengatakan kegiatan Aceh Marathon bukan inisiator Fenny Steffy Burase.
Irwandi menghadirkan istrinya, Darwati Gani, dalam persidangan. Dia membantah telah menikahi Steffy Burase.
“Bahkan ada yang mengatakan bahwa Steffy istri saya. Ini saya ngomong di depan istri saya, memang ada rencana menikah, tapi nggak jadi,” katanya.
Irwandi dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Irwandi Yusuf diyakini jaksa bersalah menerima suap dan gratifikasi.
Irwandi diyakini jaksa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang tersebut diberikan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018.
Selain itu, Irwandi diyakini jaksa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi Yusuf menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022. Irwandi bersama-sama orang kepercayaannya Izil Azhar dari para pengusaha. detik
