Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh menyatakan kinerja industri perbankan di Aceh hingga Mei 2026 tetap berada dalam kondisi yang kuat dan stabil. Di sisi lain, OJK mengingatkan potensi fenomena El Nino yang dapat memberikan tekanan terhadap sektor pertanian dan perekonomian daerah yang masih bergantung pada sektor tersebut.
Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, dalam paparannya menyampaikan bahwa pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan perbankan di Aceh masih menunjukkan tren positif dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Daddi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Aceh sejak 2024. Berdasarkan data OJK posisi Mei 2026, total aset (gross) bank umum di Aceh mencapai Rp65,05 triliun, tumbuh 6,44 persen (year-on-year/YoY).
Sementara itu, penghimpunan DPK mencapai Rp49,24 triliun atau tumbuh 15,65 persen YoY.Dari sisi intermediasi, pembiayaan yang disalurkan perbankan tercatat sebesar Rp49,95 triliun, meningkat 11,66 persen YoY. Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) berada pada level 101,43 persen, sedangkan Non Performing Financing (NPF) terjaga rendah di angka 2,16 persen.“Kinerja bank umum di Aceh pada posisi Mei 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid. Pertumbuhan aset, DPK dan pembiayaan masih berlanjut secara positif. Fungsi intermediasi tetap optimal yang tercermin dari FDR di atas 100 persen, sementara kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio NPF yang rendah,” ujar Daddi dalam paparannya. Menurut OJK, capaian tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Aceh masih tinggi sekaligus mencerminkan kemampuan sektor perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.Namun demikian, OJK mengingatkan adanya potensi risiko iklim yang perlu diantisipasi.
Dalam kajian yang dipaparkan, Aceh dinilai termasuk daerah yang rentan terhadap dampak El Nino mengingat tingginya ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pertanian.Data yang dipaparkan menunjukkan sektor pertanian menyumbang sekitar 32,74 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh dan menyerap sekitar 41,39 persen tenaga kerja.OJK mencatat beberapa faktor yang membuat Aceh perlu mewaspadai dampak El Nino, antara lain tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian, kerentanan wilayah terhadap kekeringan dan penurunan curah hujan, serta potensi terganggunya produksi pangan yang dapat menekan pendapatan rumah tangga petani.Berdasarkan prediksi BMKG untuk musim kemarau 2026, peluang terjadinya El Nino berada pada kategori yang perlu diwaspadai.
Dampak yang mungkin muncul meliputi gangguan produksi pertanian, penurunan pendapatan petani, melemahnya pasokan pangan, meningkatnya tekanan inflasi terutama kelompok volatile food, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Komoditas yang diperkirakan paling terdampak antara lain tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan akibat berkurangnya ketersediaan air serta menurunnya produktivitas lahan.
Untuk mengurangi risiko tersebut, OJK mendorong langkah antisipasi melalui penguatan informasi iklim dan kalender tanam adaptif, optimalisasi sistem irigasi dan cadangan air, modernisasi proses pertanian berbasis teknologi, serta pemanfaatan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Daddi menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak El Nino terhadap produksi pangan, pendapatan petani, dan stabilitas harga di Aceh.“Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar risiko terhadap produksi pertanian, kesejahteraan petani, dan inflasi pangan dapat diminimalkan, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga,” ujarnya.
