Menyikapi kemungkinan adanya lonjakan penumpang pada liburan akhir tahun, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty melakukan sidak di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dan Terminal Lueng Bata, Jumat, (30/12/2022).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan penumpang sebagai pengguna layanan tetap mendapatkan pelayanan, dengan selalu mengutamakan keselamatan penumpang.
Pejabat Tata Usaha pada Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Fitri Suriadi yang didampingi Taufik, (Penanggungjawab Bagian Operasional) menyampaikan kondisi di lapangan yang relatif aman dan masih dapat diatasi.
“Belum terjadi lonjakan yang begitu tinggi, namun kami tetap siap memberi pelayanan jikapun mendadak terjadi lonjakan karena liburan,” lanjutnya.
Mengenai adanya pemberitahuan kenaikan tarif, dia menjelaskan bahwa tarif yang diberlakukan masih tarif lama. “Tanggal 5 Januari 2023 rencana diberlakukan tarif baru, Tapi masih tunggu arahan,” tambahnya.
Perihal kenaikan tarif mulai dikeluhkan masyarakat. Mereka memohon untuk tidak diberlakukan dalam waktu dekat.
Berdasarkan pengamatan tim Ombudsman, penyelenggaraan layanan di Pelabuhan Ulee Lheu tidak hanya pada keluhan kenaikan tarif tersebut, namun secara menyeluruh mulai dari loket tiket masuk pelabuhan, kapasitas area parkir dan hanggar, kenyamanan sarpras bagi penumpang dan disabilitas, kuota dan armada, jumlah personil dan koordinasi antara stakeholder di lapangan, serta pengelolaan pengaduan jika ada komplain dari masyarakat.
“Kami akan koordinasi dengan Dshub. Perlu ada loket pengaduan,” katanya.
Lebih lanjut Dian mengatakan, ada beberapa hal yang mungkin dapat lebih dicermati bagi para stakeholder penyelenggara layanan di Pelabuhan.
Tim Ombudsman masih mendapati adanya kebingungan dari masyarakat terhadap jalur antrian tiket yang terbagi dua antrian untuk kendaraan dan orang pada layanan kapal lambat, keterjangkauan pelampung karena penumpang lebih memilih beramai-ramai duduk di luar dengan posisi dimana pelampung disiapkan di dalam kapal, juga sarana mushalla yang relatif kecil.
“Yang memperihatinkan, ada sejumlah anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Temuan ini perlu segera mendapat perhatian dari pihak terkait, mulai dari petugas di lapangan, juga dari orang tua,” lanjutnya.
Selain Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu, Tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh juga melakukan sidak di Terminal Type B Luengbata.
Muammar, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan mengamati bahwa tidak ada lonjakan penumpang di terminal ini. Hal ini juga disampaikan oleh Sopir serta Pengusaha Angkutan Umum L300 dan sejenisnya. Untuk Liburan Akhir tahun 2022 tidak ada kendala penumpukan atau peningkatan jumlah penumpang seperti yag terjadi pada saat Idul Fitri.
Bahkan sebagian mobil terlihat masih standby di terminal, menunggu penumpang. Lalu untuk tarif yang dibebankan kepada penumpang, ini sudah mengikuti surat edaran dari Organda dan telah diterapkan secara menyeluruh. Namun supir banyak mengeluhkan permasalahan terkait ketersediaan BBM Subsidi.
“Sangat langka. Kami harus cari dari pagi sampai sore hari. Kondisi ini membuat banyak sopir yang akhirnya tidak dapat jatah jalan sesuai dengan jadwalnya. Bahkan sebagian supir juga tidak bisa melakukan perjalanan mengingat biaya pengeluaran dua kali lipat dari biasanya sementara penumpang tidak penuh slot tempat duduk,” ujarnya.
Mengingat keluhan BBM Subsidi tidak hanya dikeluhkan oleh supir namun juga oleh para nelayan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh akan terus berupaya melakukan pengawasan terhadap Program Subsidi Tepat untuk Provinsi Aceh.
“Ini akan menjadi prioritas di tahun 2023 mengingat dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Dian.
