Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Mayjen (Purn) Ahmad Marzuki akan fokus untuk mengentaskan persoalan kemiskinan Aceh. Seluruh jajaran SKPA terkait diminta agar membuat program yang memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.
Hal demikian disampaikan Tim kerja PJ Gubernur Aceh, Prof. Mukhlis Yunus, Selasa (19/07/0/2022).
Mukhlis Yunus mengakui alokasi anggaran pemerintah Aceh dalam APBA tahun 2023, salah satunya akan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa berdampak langsung untuk mengurangi kemiskinan di Aceh.
“Kita diminta untuk fokus pada pengentasan kemiskinan, termasuk bagaimana belanja pemerintah kedepannya tepat sasaran, karena belanja pemerintah khususnya di Aceh adalah salah satu sumber pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya kata Mukhlis jika selama ini antar instansi berjalan sendiri -sendiri, dan banyak program yang tidak terintegrasi, maka kedepannya diharapkan untuk bersinergi dan menyamakan persepsi pembangunan sehingga bersama mengentaskan kemiskinan, sehingga tidak lagi BPS jalan sendiri dan pemerintah Aceh dan sektor lainnya jalan sendiri.
“Semua diminta bekerja keras. PJ Gubernur juga meminta semua elemen berfikir sesuatu yang bisa diterapkan dan menjadi solusi termasuk penghitungan ulang angka kemiskinan Aceh pada September nanti,”ujarnya.
PJ Gubernur Aceh bersama pihaknya diakui Mukhlis sudah mendiskusikan faktor penyebab timbulnya angka kemiskinan di Aceh baik dari indikator penghitungan BPS Aceh maupun indikator ekonomi makro lainnya sehingga bisa dicarikan solusi.
Mukhlis Yunus mencontohkan salah satu sektor yang paling berperan terhadap angk kemiskinan Aceh adalah pertanian dimana nilai tukar petani di Aceh masih rendah, disamping itu juga sektor perkebunan.
“Sektor pertanian dan perkebunan memberikan kontribusi yang besar untuk penurunan angka kemiskinan, maka perlu sentuhan pada sektor pertanian. Dan PJ Gubernur sudah melihat peluang ini dan semua pihak diharapkan berperan untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan. Begitu juga dengan sektor -sektor lain yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu akademisi USK Dr. Saiful Mahdi menyebutkan, untuk memperbaiki keadaan kemiskinan di Aceh solusinya adalah peningkatan produktivitas penduduknya, perlu ada lapangan kerja produktif yang bisa menjamin masyarakatnya memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.
“Itu kalau bicara ekonomi makro. Kalau secara mikro selama ini pemerintah sudah melakukan pendekatan-pendekatan, misalnya dengan memberikan bantuan PKH, beasiswa kartu Indonesia pintar dan sebagainya. Akan tetapi pemerintah juga harus berusaha meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin ini dengan memberikan lapangan kerja yang produktif,” ujarnya lagi.
Saiful Mahdi menambahkan, pengentasan kemiskinan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, akan tetapi perlu Bersama -sama termasuk akademisi, pengusaha dan swasta. Masyarakat juga perlu mengubah paradigma misalnya pandangan pekerjaan harus jadi PNS, dan swasta belum dianggap berkerja, dan budaya masyarakat Aceh adalah terlalu memilih-milih pekerjaan.
“Karena masalah sosial budaya dan tradisi dalam masyarakat juga mempengaruhi kemiskinan, Masyarakat kita masih percaya bahwa pekerjaan itu PNS, kalau swasta dianggap belum kerja, padahal pekerjaan di sektor swasta lebih produktif ketimbang menjadi pegawai negeri. Makanya salah satu solusi juga agar masyarakat tidak memilih-milih pekerjaan dan tidak harus menjadi PNS, karena kalau produktivitas kita rendah maka akan sulit mengurangi kemiskinan,” ujarnya.
Saiful Mahdi berharap kepada PJ Gubernur Aceh fokus pengentasan kemiskinan baik di level mikro dan makro, selanjutnya mengupdate data kemiskinan di Aceh. Bekerjasama dengan BPS Aceh untuk memetakan kemiskinan Aceh by name by address.
