Mayjen Ahmad Marzuki Calon PJ Gubernur Aceh, Mantan GAM: Aceh Tepat Dipimpin Militer

Mantan Kombatan GAM Syardan M Syarif atau akrab disapa Tgk Jamaica mendukung penuh rencana penunjukan Mayjen Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh. 

“Mudah-mudahan Mayjen Ahmad Marzuki jadi dilantik sebagai PJ Gubernur Aceh dan kedepan Aceh menjadi lebih baik,” ujar Jamaica,Senin (04/07) menanggapi rencana pelantikan Mayjen Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh Selasa besok.

Namun demikian Jamaica mengaku dukungan tersebut bukanlah sikap dari partai, melainkan dukungan pribadinya setelah melihat keseriusan dan perhatian serius Mayjen Ahmad Marzuki terhadap Aceh.

“Sebenarnya saya tidak bicara sebagai orang partai Aceh, apalagi saya tidak ada dalam kepengurusan partai, dan saya juga tidak tau apakah partai Aceh mendukung Ahmad Marzuki,” ujarnya.

Selain itu kata Jamaica, jika melihat kondisi Aceh saat ini akan lebih tepat dipimpin militer, apalagi kedepan tahun 2024 ada pelaksanaan Pileg dan pilpres maka harapannya PJ Gubernur Aceh adalah orang yang bisa netral dari kepentingan politik. 

“Dan menurut saya yang bisa netral adalah TNI. Apalagi beliau tidak punya kepentingan politik di Aceh, sebagai TNI beliau netral, dan beliau faham dengan keadaan Aceh, dan sangat faham dengan karakter masyarakat Aceh,” tambahnya.

Sementara itu Pengamat politik Aceh Barlian AW menyebutkan rencana penunjukan tokoh militer menjadi Penjabat Gubernur Aceh bukanlah hal yang baru, pasalnya dari 6 orang PJ Gubernur Aceh sepanjang waktu yang ditunjuk Pusat sejak dulu, empat diantaranya adalah perwira militer, yaitu Brigjen Nyak Adam Kamil (1964), Kolonel Hasbi Wahidi (1966) Mayjen Edy Sabara (1981), dan Mayjen Sudarmo (2016).

“Orang Aceh itu senang dengan militer, buktinya dari dulu waktu pilpres ada pilihan militer dengan sipil, yang militer menang di Aceh, orang Aceh tidak dendam dengan militer, selain itu kalangan militer dianggap mampu menyelesaikan persoalan di Aceh,” ujarnya.

Menurut Barlian tidak ada yang perlu dipersoalkan dikotomi sipil – militer, apalagi hal itu menjadi hak perogatif  Presiden, Pemerintah Pusat untuk melihat siapa yang lebih layak untuk PJ Gubernur Aceh, namum demikian kata dia tidak tertutup kemungkinan bisa berubah dari nama yang telah beredar.

“Jika ada yang coba mengkaitkan bahwa  dipilihnya Mayjen Ahmad Marzuki karena ada keinginan beberapa  elit tertentu, boleh saja. Karena memang banyak yang datang ke Jakarta untuk mengurus PJ Gubernur Aceh,” ujarnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Google ads