Pemilihan Ketua KADIN Aceh periode 2022-2027 telah menjadi topik pembicaraan yang luas di Aceh akhir-akhir ini.
Redaksi menerbitkan seri wawancara eksklusif dengan dua kandidat Ketua KADIN Aceh yaitu Rizky Syahputra dan Muhammad Iqbal, sementara Ismail Rasyid tidak bersedia diwawancarai dengan alasan sangat sibuk mempersiapkan diri untuk Musyawarah Provinsi (Musprov) ke VII KADIN Aceh yang akan diselenggarakan pada 27-29 Juni 2022.
Ini merupakan seri Kedua dari dua seri wawancara.
Muhammad Iqbal atau Iqbal Piyeung menyayangkan pembinaan dan keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha masih sangat minim. Oleh karena itu, dia berjanji akan memperjuangkan nasib dunia usaha dengan maju sebagai kandidat Ketua KADIN Aceh periode 2022-2027.
Pria yang saat ini merupakan Penjabat (Pj) Ketua KADIN Aceh menggantikan almarhum Makmur Budiman ini memiliki sejumlah pogram jika terpilih sebagai Ketua KADIN Aceh, diantaranya melakukan kolaborasi dan sinergi dengan para pelaku usaha dari hulu sampai ke hilir guna memetakan posisi produksi barang dan jasa yang menjamin ketersediaan bahan baku, keberlanjutan produksi, dan juga daya serap pasar.
Selain itu, dia juga akan membuka dan menjadikan kantor KADIN sebagai rumah bagi pelaku usaha dan asosiasi anggota KADIN untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi potensi dan peluang usaha daerah.
Berikut wawancara lengkap jurnalis anterokini.com dengan salah salah seorang kandidat Ketua KADIN Aceh, Muhammad Iqbal.
Bagaimana kesiapan Anda maju sebagai salah seorang kandidat Ketua KADIN Aceh?
Alhamdulillah, saya sudah siap maju untuk berjuang dan memperjuangkan nasib dunia usaha di Aceh. Selama ini saya sudah banyak berbuat untuk KADIN Aceh. Saya sudah hampir 30 tahun berkiprah di KADIN, mulai dari KADIN kabupaten/kota dan sampai dengan hari ini saya masih menjabat sebagai penjabat ketua KADIN Aceh yang hampir setahun lebih ditinggalkan oleh Ketua Umum almarhum Makmur Budiman.
Apa saja visi dan misi Anda?
Saya ingin mengembalikan KADIN ini sebagai rumah bagi para pengusaha. Jadi, kalau kita ingin bangkit maka kita harus kompak dan bersatu. KADIN ini dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. KADIN ini merupakan mitra strategis pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Jadi, sebenarnya peran KADIN ini luar biasa dalam rangka pembinaan dunia usaha dan pengusaha, baik usaha besar, menengah, kecil, dan UMKM.
Jika terpilih program apa saja yang akan Anda jalankan?
Program yang paling penting adalah bagaimana menguatkan kelembagaan KADIN ini kembali. KADIN ini menjadi pusat gerakan untuk membangun kepercayaan dunia usaha di Aceh. Hari ini pengusaha seperti kehilangan induk. Pembinaan pemerintah terhadap dunia usaha masih sangat minim. Bagaimana keperpihakan pemerintah kepada masyarakat dunia usaha, mulai dari persoalan kesempatan berusaha dan permodalan. Bagaimana memudahkan dalam hal mengurus perizinan dan macam-macam sehingga ada regulasi-regulasi pemerintah yang bisa menguntungkan dan membantu pengusaha untuk bisa bangkit kembali, terutama di Aceh yang sudah sangat terpuruk kondisi ekonominya akibat didera oleh konflik masa lalu.
Pasca MoU Helsinki, tumbuh harapan baru ketika Aceh ini damai. Bagaimana kita semua bisa bangkit, tetapi harapan itu tinggal harapan. Sudah 15 tahun lebih pengusaha seperti dianaktirikan. Jangankan sektor-sektor usaha di luar anggaran pemerintah, sektor usaha yang menggunakan anggaran pemerintah pun pengusaha hanya menjadi penonton.
Bagaimana memajukan perekonomian Aceh dan mendorong pengusaha berinvestasi di sektor riil?
Sebenarnya sangat mudah kalau pemerintah betul-betul serius untuk membantu dunia usaha. Kita ini kan hanya mendorong, bagaimana pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dan regulasi-regulasi yang ada agar pengusaha bisa bangkit. Terutama bagaimana keberpihakan pemerintah agar sektor permodalan ini dipermudah. Namun, kondisi hari ini, ketika Aceh menerapkan syariat Islam, bank-bank konvensional yang seharusnya menjadi andalan utama dan merupakan bank yang lebih kuat permodalannya, hengkang semua dari Aceh. Hanya ada beberapa bank, termasuk BSI yang hari ini memonopoli. Jadi, kesempatan bagi pengusaha Aceh untuk mendapatkan modal usaha ini sudah sangat berat sekali dengan keterbatasan dari badan-badan usaha mereka yang bergerak di bidang permodalan.
Bagaimana tanggapan Anda atas sorotan KADIN Aceh didominasi kontraktor?
Sebenarnya tidak juga, cuma ini kan isu-isu. Biasalah, dinamika menjelang Musprov ini. Kontraktor itu kan ada Undang-undangnya. Undang-Undang Jasa Kontruksi. Kontraktor itu pengusaha di bidang jasa kontruksi. Sekarang sektor usaha apa lagi yang ada di Aceh? Yang masih sangat menjanjikan sektor usaha di Aceh, ya, di bidang kontruksi, kemudian bidang-bidang lainnya juga ada. Saya sendiri kan bukan hanya bergerak di bidang jasa kontruksi, saya juga bergerak di bidang usaha-usaha yang lain. Selama ini teman-teman yang lain, ya, begitu juga.
Semua pengurus KADIN itu tidak ada di jasa kontruksi. Banyak pengusaha-pengusaha lain yang menjadi pengurus KADIN. Jadi, kalau ada isu-isu dikuasai oleh kontraktor, itu tidak ada. Semua berhak untuk menjadi pengurus KADIN, yang penting pengurus KADIN memiliki KTA sebagai anggota KADIN. Semua yang memiliki kartu anggota KADIN, baik berlatar belakang berbagai usaha, punya hak untuk menjadi pengurus KADIN, punya hak untuk menjadi calon ketua KADIN. Tidak dibatasi, dan hari ini sudah sangat bagus. Dulu, setiap Musprov tidak terbuka seperti ini. Terbuka seluas-luasnya ruang bagi siapa pun untuk menjadi kandidat ketua KADIN Aceh.
Bagaimana Anda menilai peran serta UMKM?
Ya, sekarang begini. Kita mau bicara ekspor-import dan industri, tapi kita harus didukung oleh bahan baku. Hari ini Aceh tidak bicara hilir, kita harusnya bicara hulu terlebih dulu. Bagaimana melakukan usaha perdagangan, ekspor? Sementara bahan baku apa yang mau di ekspor dari Aceh? Jadi, hulunya itu adalah UMKM. Ada usaha di sektor pertanian, perkebunan, industri kecil dan lain sebagainya. Nah, itu semua menjadi bahan untuk bagaimana hasil produksi itu bisa dari hulu diolah ke hilir dengan dibangunnya berbagai fasilitas pabrik dan segala macam fasilitas lainnya untuk mendukung pasar ekspor.
Apa strategi Anda agar terpilih sebagai calon Ketua KADIN Aceh?
Ya, saya pikir mudah saja strateginya. KADIN ini adalah milik anggota. Ketua KADIN di tingkat propinsi dipilih oleh ketua KADIN dan anggota KADIN di tingkat kabupaten/kota. Ya, kita bangunlah komunikasi dengan mereka yang ada di kabupaten/kota, yang selama ini hubungan pribadi maupun secara organisasi dengan teman-teman sangat baik. Jadi, tidak perlu kita mengajak pihak luar untuk mendukung menjadi Ketua Umum KADIN Aceh karena yang punya hak suara kan mereka yang di kabupaten/kota. Silakan, siapa pun boleh melakukan lobi-lobi, pendekatan, dan menyampaikan program-program ke depan untuk bisa dipercaya dan dipilih menjadi ketua KADIN yang akan datang. (Lia Dali)
