Pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir pada penghujung 2020. Penularan kasus masih terus terjadi secara masif di tengah masyarakat di Tanah Air, khususnya di Provinsi Aceh.
Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya menekan laju peningkatan kasus. Apalagi di saat warga menghadapi libur panjang akhir tahun, yang dinilai bisa menjadi pemicu kerumunan orang sehingga berpotensi terjadi lonjakan kasus COVID-19.
Hingga Selasa (29/12) kemarin, kasus warga terinfeksi virus corona telah mencapai 8.736 orang, di antaranya 861 orang masih dalam penanganan medis, kemudian 7.531 orang telah dinyatakan sembuh dan 344 orang meninggal dunia.
Upaya lain yang diakukan pemerintah ialah vaksinasi COVID-19 gratis bagi masyarakat. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac sudah tiba di Tanah Air pada awal Desember lalu. Kini, pemerintah pusat sedang memesan lagi untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi di Indonesia.
“Imbauannya, kalau tidak mau terjangkit yang pasti vaksinasi, gitu aja,” kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) HM Jusuf Kalla, yang mengajak warga untuk ikut vaksinasi COVID-19 saat berkunjung ke Banda Aceh, Selasa, kemarin.
JK mengatakan masyarakat tidak perlu takut terhadap vaksinasi COVID-19. Banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa dengan melakukan vaksinasi maka dapat terhindar dari infeksi virus yang menyerang paru-paru manusia itu.
“Itu (vaksinasi) hanya kurang dari dari satu menit itu disuntik, dari pada tinggal 14 hari (isolasi) di rumah sakit, pilih mana, kata mantan Wakil Presiden Republik Indonesia itu. “Suka atau tidak suka (vaksinasi) harus dijalankan,” katanya lagi.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh dr Safrizal Rahman menjelaskan idealnya 70 persen masyarakat Aceh harus melakukan vaksinasi dalam mendapatkan kekebalan dari virus corona. Untuk gelombang pertama pemerintah harus memprioritaskan kepada kelompok rentan.
“Kalau jumlahnya mencukupi tentu kita ingin agar paling tidak 70 persen masyarakat Aceh mendapatkan vaksinasi,” kata Safrizal Rahman, beberapa waktu lalu.
Dia melanjutkan jumlah vaksin yang baru tiba di Indonesia sekitar 1,2 juta dosis. Vaksin itu sedang diteliti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna melihat tingkat efektivitas dan kehalalannya.
IDI tetap akan menerima vaksin tersebut apabila rekomdenasi dari BPOM terkait efektivitas dan kehalalannya telah dikeluarkan. Bahkan pihaknya akan mengajak warga untuk melakukan vaksinasi.
“Kalau IDI tetap akan menerima vaksin ini selama aman dan halal,” katanya.
Ia menilai dosis vaksin Sinovac yang tiba di Tanah Air tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Untuk gelombang pertama dilakukan vaksinasi kemungkinan provinsi berpenduduk 5,2 juta itu tidak banyak mendapatkan jatah.
Sehingga, kata dia, IDI meminta vaksinasi dilakukan kepada kelompok prioritas yang rentan tertular COVID-19. “Tentu kepada mereka yang bekerja seperti tenaga medis, kemudian orang-orang yang berada di keramaian, di kantor, pedagang, traveller yang aktivitasnya sering keluar masuk, ini yang butuh dilakukan vaksinasi,” katanya.
Tunggu arahan Kemenkes RI
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif menyatakan provinsi paling barat Indonesia itu masih menunggu arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait dengan rencana vaksin COVID-19 bagi masyarakatnya.
“Belum ada distribusi (vaksin), semua masih di pusat. Kami tunggu perintah dari Kemenkes,” katanya di Banda Aceh, belum lama ini.
Pemerintah melakukan vaksin dengan tujuan agar warga mendapatkan kekebalan dari virus corona. Namun, Hanif belum dapat menjelaskan secara detail terkait rencana dan mekanisme vaksinasi nantinya yang akan dilakukan di Tanah Rencong.
Begitu juga dengan daerah-daerah yang menjadi prioritas pertama untuk dilakukan vaksinasi tersebut.
Apresiasi vaksin gratis
Pengamat Kebijakan Publik Aceh Dr Nasrul Zaman ST M Kes mengapresiasi adanya pemberian vaksin COVID-19 gratis kepada warga Aceh mengingat semua kalangan berpotensi terinfeksi virus yang menyerang paru-paru manusia tersebut.
“Untuk vaksinasi harus semua dapat vaksin tanpa kecuali, dan gratis. Tidak boleh pemberian vaksin dibatasi karena COVID-19 itu bisa menyasar seluruh manusia tanpa kecuali,” kata Nasrul.
Dia menilai pemberian vaksin tersebut sangat penting karena virus corona tidak mengenal batas usia, tingkat kesehatan, lingkungan tempat tinggal serta kebiasaan hidup.
“Selanjutnya vaksin tersebut terlebih dulu digunakan oleh gubernur dan jajaran Pemerintah Aceh, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar warga mau divaksin,” katanya.
Nasrul juga mengharapkan vaksin COVID-19 yang akan didistribusikan di Aceh nantinya merupakan vaksin yang telah diuji dan telah lulus sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sementara itu, Aliansi Pantau Pelayanan Rakyat (Alpala) juga meminta agar semua masyarakat Aceh bisa mendapatkan vaksin, setelah vaksin itu dinyatakan halal dan aman.
“Kami menilai semua warga berhak mendapatkan vaksin karena virus corona ini dapat menyerang siapa saja baik yang masih berusia muda maupun tua,” kata Koordinator Alpala Aceh Miswar Fuady.
Untuk Aceh, gelombang pertama vaksinasi nanti kita minta vaksin ini diprioritaskan kepada warga yang tingkat mobilitasnya tinggi dan tenaga medis yang rentan terinfeksi, kata Miswar lagi. Antara
#satgascovid19#ingatpesanibu#ingatpesanibupakaimasker#ingatpesanibujagajarak#ingatpesanibucucitangan#pakaimasker#jagajarak#jagajarakhindarikerumunan#cucitangan*#cucitangandengansabun
