Dewan Cek Tempat Layanan Publik Cegah Peredaran Covid-19 di Banda Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh melakukan pengecekan terhadap tempat pelayanan publik demi mencegah peredaran virus corona jenis baru atau Covid-19 di daerah berjuluk “Kota Serambi Mekkah”.

“Dari pantau kami, seperti di MPP (Mal Pelayanan Publik) ada beberapa hal yang masih kurang. Du antaranya belum tersedia alat pemeriksa suhu tubuh, terbatas ‘hand sanitizer”, dan petugas tidak mengenakan masker,” terang Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu diungkapkan beliau usai melakukan pengecekan kesiapan pengelola pelayanan publik baik oleh pemerintah daerah maupun swasta untuk mengantisipasi peredaran wabah virus corona di ibu kota Provinsi Aceh.

Selain Farid, turut hadir Wakil Ketua Isnaini Husda, Sekretaris Komisi III Irwansyah, dua anggota DPRK Tuanku Muhammad, dan Iskandar Mahmud, Sekretaris DPRK Banda Aceh Tharmizi, Kabag Humas Hukum dan Persidangan Yusnardi, dan beberapa pejabat di lingkungan dewan.

Farid mengatakan, secara umum pelayanan pengurusan perizinan yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh belum terganggu hingga kini, meski belum tersedia salah satu di antaranya masker bagi petugas karena terjadi kelangkaan di pasaran.

“Kami meminta kepada MPP agar bisa menyediakannya, sehingga petugas memiliki alat perlindung diri yang memadai dan standar,” katanya.

Ia mengimbau supaya pengelola melakukan penyemprotan baik setiap pintu masuk, lalu gagang pintu, dan pengangan eskalator dengan cairan disinfektan untuk pencegahan peredaran virus corona.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas upaya yang diambil MPP dengan mengimbau masyarakat supaya bisa mengurus surat menyurat secara daring.

“Tidak perlu datang ke MPP, karena memang pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan cara online (daring) memanfaatkan teknologi,” tutur dia.

“Walau sejauh informasi yang kami dapat di Banda Aceh, belum ada pasien yang positif Covid-19. Namun rumah sakit rujukan untuk pasien corona cuma di Banda Aceh, maka kita harus lebih waspada. Apalagi di Medan sudah ada pasien ‘suspect’ meninggal,” tegasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banda Aceh, Muchlis, mengaku, setiap harinya rata-rata hingga 100 orang mengurus perizinan dengan 16 instansi di bawah Pemkot Banda Aceh, dan 23 instansi vertikal di MPP terletak Lantai 3, Pasar Atjeh.

“Memang itu (masker, hand sanitizer, dan pengukur suhu tubuh), satu kendala bagi kita. Hingga kemarin masih kita cari ke alkes (alat kesehatan), tetapi lagi tidak ada stoknya. Tapi kita berupaya terus untuk mendapatkannya,” katanya Antara