Provinsi Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera dengan jumlah penduduk miskin mencapai 810 ribu orang atau 15,01%.
Meski demikian, penurunan angka kemiskinan di Tanah Rencong termasuk tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah penduduk miskin di Serambi Mekah pada September 2019 berkurang 9.000 orang dibanding Maret yang mencapai 819 ribu orang atau 15,32%. Dari jumlah itu, angka kemiskinan Aceh turun 0,31%.
Sementara jika dibandingkan dengan September 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 21 ribu orang. Selama periode Maret-September 2019, persentase penduduk miskin di kota dan desa juga mengalami penurunan.
Kepala BPS Aceh Wahyudin, mengatakan, komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, di antaranya beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan komoditas bukan makanan yang berpengaruh besar yaitu biaya perumahan, bensin, dan listrik.
“Penurunan angka kemiskinan Aceh nomor 7 terbesar di Indonesia. Tapi posisi kita karena provinsi lain juga sama-sama ingin supaya angka kemiskinan terus mengalami penurunan, ya kita tetap masih nomor enam secara nasional dan nomor satu di Sumatera. Masih tertinggi di Sumatera,” kata Wahyudin kepada wartawan dalam konferensi pers di Kantor BPS Aceh, Rabu (15/1/2020).
Menurutnya, angka kemiskinan nomor dua di Sumatera yaitu Bengkulu dengan persentase 14,99%.
“Jadi masih ada sedikit perbedaan dengan Bengkulu di 2019 ini,” sebutnya.
Sementara jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota di Aceh, jelas Wahyudin, Aceh Singkil masih termiskin dengan persentase sekitar 20%. Di peringkat kedua yaitu Gayo Lues dengan jumlah masyarakat miskin sekitar 19%.
“Kalau penduduk miskin paling banyak itu ada di Aceh Utara tapi persentase agak di bawah. Hal ini karena penduduk Aceh Utara terbanyak sehingga kantong kemiskinan ada di sana,” jelas Wahyudin.
Dana Desa dan Otsus
Aceh sendiri setiap tahunnya mendapat kucuran dana desa dan dana otonomi khusus (otsus) mencapai triliunan rupiah.
Pada 2019, pemerintah pusat mengucurkan dana desa untuk Aceh sebesar Rp 4,95 triliun dan otsus sebesar Rp 8,35 triliun. Lalu, apakah hal tersebut gagal mendorong pengurangan kemiskinan di Aceh?
Menurutnya, dana desa yang dikucurkan pemerintah diberikan untuk 6.509 desa yang ada di seluruh Aceh. Dana desa banyak digunakan untuk pembuatan saluran, jalan dan sebagai.
“Tetapi yang mengerjakan itu bukan orang desa bersangkutan itu yang kita pantau. (Dengan begitu) tujuan kita untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui contohnya program padat karya seperti itu tidak tercapai,” jelasnya.
“Coba kita bisa mengarahkan harus dari desa bersangkutan yang mengerjakan sehingga ada penambahan pendapatan untuk mereka (masyarakat),” sebutnya.
Wahyudin mengungkapkan, ada tiga mata rantai yang harus diputuskan untuk menekan angka kemiskinan. Ketiganya yaitu masalah pendidikan, pendapatan, dan kesehatan.
“Kalau pendapatan sudah kita push melalui program tadi di desa, itu bisa mengeluarkan orang ini dari kemiskinan. Kemudian program kesehatan yang dilakukan pemprov seperti JKA,” jelasnya.
Wahyudin menilai, banyak program yang sudah dilakukan Pemprov Aceh termasuk perlindungan sosial. Namun jangkauannya belum merata serta masih ada yang belum tepat sasaran.
Dia berharap semua pihak untuk memperbarui data khususnya mikro kemiskinan. Hal itu supaya nanti program yang dilakukan pemerintah dapat tepat sasaran. Detik
