Anggota DPR Aceh Fraksi PNA M. Rizal Falevi Kirani mengaku kaget melihat besarnya anggaran untuk kegiatan pelatihan dalam APBA 2020.
Pasalnya kata Falevi besarnya peningkatan anggaran untuk kegiatan pelatihan tidak berdampak bagi kualitas pelayanan publik dan kesejahtraa rakyat Aceh. Falevi mengaku prihatin melihat SKPA yang berlomba-lomba membuat kegiatan pelatihan, namun kinerja ASN dijajaran pemerintah Aceh tak kunjung naik kelas.
“Kalau kita lihat yang banyak bekerja justru tenaga kontrak. Sementara ASN hanya pandai menghabiskan SPPD. Sehingga kita harus mengalokasi honorarium pegawai kontrak hingga 500 milyar lebih,” ujar Falevi.
Sebagai catatan, dalam APBA 2020, anggaran pelatihan mencapai 573 milyar, atau meningkat dari tahun 2019 lalu sebesar 547 milyar. Sementara pada tahun 2018 senilai 521 milyar. Sehingga jika ditotal, anggaran pelatihan selama tiga tahun terakhir mencapai 1,6 Trilyun lebih.
Selaku wakil rakyat di DPRA, Falevi meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar memangkas anggaran pelatihan tersebut, dan dialihkan kepada anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat, misalnya untuk JKA yang katanya defisit.
“Untuk itu Plt Gubernur harus memerintahkan Kepala SKPA untuk membatalkan pelatihan – pelatihan yang tidak ada manfaatnya. Cukup pelatihan yang bersifat wajib seperti Latsar CPNS, Diklat PIM dan sejenisnya saja yang dipertahankan,” tambah Falevi.
DPR Aceh kedepan kata Falevi, berkomitmen akan mengawal secara ketat usulan anggaran untuk pelatihan ini. SKPA harus mampu menunjukkan bukti bahwa pelatihan yang diusulkan ada manfaatnya. Jika tidak substantif, maka harus dicoret.
“Jadi, jangan ada lagi kegiatan pelatihan yang menjadi modus untuk mengeruk keuntungan bagi sejumlah oknum di SKPA. Cukup sudah kegiatan yang hanya sekedar menghambur – hamburkan uang rakyat. Ini saya tegaskan APBA 2020 sarat dengan masalah,” lanjutnya
