Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyatakan rencana Pemerintah Aceh membeli pesawat N219 sebanyak 4 unit melalui PT Dirgantara Indonesia patut ditolak secara tegas sehingga kebijakan anggaran Aceh tidak lagi salah kelola.
Koordinator MaTA Alfian memberikan sejumlah catatan penting dalam merespon kebijakan tersebut. Pertama kata Alfian, pengadaan tersebut sama sekali tidak berkolerasi dengan kesejahteraan rakyat Aceh tapi hanya kebutuhan elit, Aceh pernah mengalami pengalaman buruk dan meruginya keuangan Aceh dalam kebijakan pengadaan pesawat sebelumnya.
“Pesawat Selawah NAD, pesawat NAA di Aceh Utara dan pengadaan helikopter MI-2. Pada saat itu narasi yang mareka bangun juga untuk kelancaran ekonomi rakyat dan memudahnya akses untuk daerah yang jauh. faktanya tidak jalan dan keuangan daerah habis dengan sia sia,” ujar Alfian.
Kedua lanjut Alfian, Pemerintah Aceh saat ini memiliki 4 unit pesawat di hanggar sultan Iskandar Muda hibah dari YLI dan pada tahun 2018 Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran 1.5 milyar untuk over houl 3 unit pesawat. Namun yang menjadi Pertanyaanya kenapa pesawat tersebut tidak di fungsikan, padahal kalau skema anggaran lebih hemat.
Kemudian yang ketiga tambah Alfian, kebijakan pengadaan pesawat tersebut wajib melalui proses persetujuan DPRA dan ini sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 33 Tahun 2019 dan MaTA memintak DPRA untuk menolak terhadap anggaran tersebut demi rasa keadilan terhadap rakyat Aceh saat ini.
“ Dan yang keempat, Rakyat Aceh memiliki harapan besar kepada DPRA untuk tidak menyetujui pengadaan pesawat tersebut dan apabila DPRA menyetujui, makan patut diduga pengadaan pesawat tersebut jelas hanya kebutuhan para elit politik dan kekuasaan,” ujar Alfian.
Catatan kelima lanjut Alfian lagi, MaTA sangat khawatir apabila pengadaan pesawat tersebut jadi, maka skema pembiayaan dan perawatan anggarannya jelas membebani keuangan Aceh dan sangat berpengaruh terhadap pengalokasian terhadap anggaran publik.
Dan yang kelima, MaTA mengajak semua masyarakat Aceh untuk bersatu dan menolak secara tegas terhadap pengadaan pesawat tersebut. Pemerintah Aceh baiknya fokus pada percepatan pemberatasan kemiskinan yang sudah sangat mendesak sekarang ini.
“Terakhi yang keenam, MaTA mengingatkan kepada Pemerinta Aceh dan DPRA untuk berhati hati dalam mengeluarkan kebijkan dan apabila kebijakan koruptif maka MaTA dan publik tidak dapat mentoleransikan,” tutup Alfian.
