Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh meminta DPR Aceh untuk menghadang anggaran, jika rencana pembelian pesawat N219 tetap dipaksakan pemerintah Aceh.
Koordinator MPO Syakya Mairizal mengaku rencana pembelian pesawat oleh pemerintah Aceh mendapatkan penolakan dari rakyat Aceh, sehingga pihaknya berharap DPR Aceh berpihak kepada rakyat dengan menghadang rencana pembelian pesawat tersebut.
Syakya juga mempertanyakan urgensi apa sehingga pemerintah Aceh berencana membeli empat pesawat N219, padahal dalam RPJM Aceh rencana tersebut tidak pernah ada.
Syakya mairizal menilai rencana pembelian pesawat yang nilainya mencapai ratusan milyar itu merupakan manuver kebijakan yang ilegal dan tidak populis yang dilakukan oleh pemerintah Aceh.
“Bayangkan disaat kinerja Pemerintahan Aceh sedang disorot publik karena pembelian mobil dinas dan pembatalan pembanguan ribuan rumah duafa, malah lahir kebijakan yang justru meningkatkan resistensi publik terhadap pemerintah Aceh,” tambahnya.
Syakya menilai masih banyak program prorakyat yang harus jadi prioritas utama pemerintah Aceh, seperti penyediaan rumah layak huni, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, penurun angka penganguran, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Inikan urusan wajib pemerintah, sementara membeli pesawat N219 itu urusan sunat,nanti setelah yang wajib selesai baru naikan yang sunat,” lanjutnya.
Syakya menyarankan kepada pemerintah Aceh untuk untuk bekerjasama dengan pihak swasta untuk membuka konektivitas antar daerah di Aceh tanpa harus membeli pesawat sendri.
