Pemerintah Aceh Siap Dikritik DPRA

Pemerintah Aceh menggelar acara silaturahmi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2019-2024, di Anjong Mon Mata, Senin (07/10) malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan, acara silaturahmi itu digelar untuk saling mengenal dan mempererat hubungan eksekutif dengan legislatif, sehingga DPRA dan Pemerintah Aceh senantiasa bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang berorientasi pada kepentingan pembangunan daerah Aceh.

“Silaturrahmi untuk saling mengenal malam ini kami nilai sangat strategis mengingat sebagian besar Kepala SKPA dan anggota DPRA sama-sama orang baru,” kata Nova Iriansyah.

Kerjasama legislatif dan eksekutif, lanjut Nova, merupakan keniscayaan. Sebab, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan, Pemerintah Aceh maupun DPRA sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan Aceh, terangnya.

Yang membedakan keduanya, kata Nova, eksekutif bertindak sebagai implementator pembangunan. Sedangkan teman-teman di legislatif (DPRA) menjalankan fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan.

“Meski eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan yang berbeda, tapi perlu bersinergi agar penyelenggaraan pemerintahan efisien dan efektif,” ujar Nova.

Pemerintah Aceh siap menerima kritik konstruktif dan koreksi dari DPRA terhadap segala program yang dijalankan, selama kritik itu disampaikan demi kepentingan rakyat Aceh.

“Kami percaya, sikap kritis DPRA itu merupakan kunci penting untuk menjamin suksesnya pembangunan daerah kita,” kata Nova.

Nova menambahkan, ada banyak tantangan dalam pembangunan Aceh. Selain wilayah yang lama diamuk konflik dan rawan bencana, Aceh sedang menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.

“Belum lagi dengan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat, pertumbuhan ekonomi, minimnya peran sektor swasta dalam pembangunan,” urai Nova.

Semua tantangan itu, lanjut Nova, hanya bisa dijawab dengan kerja keras antar seluruh stakeholder pembangunan.

“Saya sangat berharap, DPRA dan Pemerintah Aceh dapat menunjukkan ke publik tentang harmonisasi dalam kerjasama tersebut, agar tantangan itu berubah menjadi peluang,” ujar Plt Gubernur.