BKKBN Aceh Singkronisasi DAK Sub Bidang KB di 16 Daerah

Alokasi pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Keluarga Berencana di Aceh terus mengalami peningkatan sejak 2008 sampai dengan 2019, baik dari anggaran maupun jumlah kabupaten/kota sasarannya.

Tahun ini DAK Sub bidang KB untuk Bantuan Operasional KB di Aceh sebesar Rp98,8 miliar, dan untuk Fisik sebesar 25,8 M.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Sahidal Kastri, Kamis (4/3/2019) mengatakan, dengan jumlah DAK sebesar Rp124,6 miliar tersebut, maka BKKBN melakukan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB Tingkat Kabupaten/Kota di 16 Kabupaten/Kota di Aceh.

Dari 16 kabupaten/kota yang sudah difasilitasi yaitu Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya), dan Nagan Raya. Sementara kabupaten/kota yang belum difasilitasi yaitu Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Selatan

“Ini dilakukan, agar DAK Sub Bidang KB bisa terealisasi sesuai target. Untuk itu perlu dilakukan singkronisasi pengelolaan DAK di daerah,” kata Sahidal.

Menurutnya, pengunaan dana DAK Sub Bidang KB jangan sampai pencapaian realisasi rendah, dan capaian sasaran tidak tepat. Tahun lalu sebut Sahidal ada enam kabupaten/kota yang realisasi rendah yaitu, Bireuen, Aceh Singkil, Simeulue, Subulussalam, Nagan Raya, dan Langsa.

Selain itu Perwakilan BKKBN Aceh juga menurunkan tim untuk melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Sub Bidang KB Tahun 2018 Provinsi Aceh.

Sekretaris BKKBN Aceh Husni Thamrin menambahkan, tujuan Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan DAK Sub Bidang KB yang dilakukan di 16 kab/kota di Aceh adalah untuk adanya harmonisasi dan singkronisasi dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi DAK Sub Bidang KB di Kabupaten/Kota.

“Kegiatan fasilitasi ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dalam pengelolaan DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2019, juga sebagai forum evaluasi bersama dan sekaligus untuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang lebih baik,” ujar Husni Thamrin.