Ketua DPD PKS Sabang Zuanda meminta kepada Kepala BPKS Sayid Fadhil untuk bijak dalam menerima teguran dari Dewan Kawasan Sabang (DKS), bukan justru membuat semacam perlawanan.
Hal itu disampaikan Zuanda menanggapi surat dari Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah selaku ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) perihal teguran ditujukan kepada Sayid Fadhil.
Teguran ditujukan kepada kepala BPKS terkait dengan evaluasi kinerja kepala BPKS yang sudah 7 bulan ditunjuk oleh gubernur Aceh untuk memimpin lembaga tersebut.
Zuanda menilai, tanggapan berlebihan yang dilakukan oleh Sayid Fadhil justru menunjukkan yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam memahami posisi peran dan fungsinya sebagai kepala BPKS.
Padahal kata Zuanda, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang pada Pasal 10 ayat (1) DKS mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan BPKS dan ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,DKS bertanggung jawab kepada presiden melalui dewan nasional.
“Jelas sekali bahwa surat teguran tersebut diatas merupakan bentuk dari pelaksanaan fungsi dan tugas DKS kepada BPKS, bukan sesuatu hal yang luar biasa dan aneh,” ujar Zuanda heran.
Zuanda bahkan menilai, selama 7 bulan memimpin BPKS, Sayid fadhil seolah ‘meraba-raba’ sehingga banyak tugasnya di BPKS dihabiskan dengan perjalanan dinas.
“Bahkan dari sebuah sumber terpercaya menyebutkan bahwa selama kurun 4 bulan terakhir tercatat yang bersangkutan lebih dari 30 kali menjadi penumpang pesawat sebuah maskapai yang mayoritas duduk di seat Bisnis class dengan tujuan yang berbeda-beda. Aneh ketika Sayid Fadhil yang kerjanya nyaris tidak berada di Sabang namun sempat-sempatnya mengurusi internal BPKS dengan Pergantian/rotasi jabatan sangat dinamis bahkan cenderung ‘bongkar pasang’. Hal ini kemudian mengakibatkan ‘goncangan’ di tubuh lembaga pengusahaan kawasan Sabang tersebut,” jelas Zuanda panjang lebar.
Selain itu kata Zuanda, perihal teguran DKS yang membuahkan “Perlawanan” dari Sayid Fadhil menunjukkan ketidaksiapannya memimpin lembaga yang diharapkan dapat memberikan harapan baru bagi pengembangan perekonomian Aceh.
“Kami mewakili masyarakat Sabang, PKS Sabang menyampaikan Sayid Fadhil sudah menampilkan prilaku yang tidak baik dan memicu konflik polemik. Ini bukan karakter seorang implementor yang baik, seharusnya ia melaksanakan apa yang sudah digariskan dan diperintahkan. Bagi kami disharmoni ini akan semakin memperburuk keadaan dan menambah pekerjaan rumah yang seharusnya diselesaikan pada BPKS periode ini. Mundur terhomat menjadi langkah yang terbaik dari pada terus menebar konflik polemik egosentris yang justru merugikan rakyat banyak,” pungkas Zuanda
