Banda Aceh – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melayangkan surat kepada Duta Besar Myanmar untuk Indonesia terkait kekerasan yang pecah di wilayah Rakhine, Myanmar, Jumat 8 September 2017.
Surat tersebut berisi permohonan Pemerintah Aceh untuk menemukan solusi damai di wilayah yang dihuni minoritas Muslim Rohingya tersebut.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin menyebutkan bahwa dalam surat itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan keprihatinanya terhadap konflik yang telah menelan banyak korban jiwa, serta menyebabkan ribuan orang mengungsi itu.
Mulyadi Nurdin menjelaskan bahwa surat yang ditulis dalam bahasa inggris tersebut, dibuat oleh Gubernur Aceh tanggal 8 September 2017 dan segera dikirim ke Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.
Mulyadi Nurdin menambahkan bahwa surat itu dilayangkan Gubernur Irwandi Yusuf sebagai bentuk kepedulian yang tinggi terhadap isu kemanusiaan, perdamaian dunia, serta Hak Asasi Manusia.
Dalam surat tersebut dituliskan, sebagai Provinsi yang telah mengalami 30 tahun konflik bersenjata, termasuk 15 tahun di bawah status Zona Operasi Militer, pada tahun 2005 konflik Aceh diselesaikan melalui proses perdamaian.
Dalam surat itu disebutkan Aceh sangat menyesali tindakan Pemerintah Myanmar yang memaksakan operasi militer di kawasan Rakhine, Myanmar.
“Pengalaman konflik bersenjata di Aceh hanya menyebabkan kemunduran kehidupan sosial dan ekonomi dan membawa kerugian besar bagi korban yang kebanyakan adalah warga sipil,” ujar Mulyadi Nurdin mengutip surat Gubernur Aceh tersebut.
Gubernur Aceh meminta Pemerintah Myanmar agar tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, dan mendesak untuk mengakhiri operasi militer di Rakhine.
“Kami meminta Pemerintah Myanmar untuk memulai proses stabilisasi politik dan pembangunan perdamaian antara warga Rakhine dan Muslim Rohingya.” sambungnya.
Operasi militer hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan menghasilkan radikalisme.
“Ini bahkan bisa menyebabkan perang sipil yang lebih luas. Upaya pencegahan konflik harus diprioritaskan untuk menjaga stabilitas politik di kawasan ASEAN, terutama karena beberapa negara ASEAN dan komunitas Muslim telah bereaksi keras terhadap kekerasan bersenjata di Negara bagian Rakhine.” tulis Gubernur Aceh.
Dalam surat tersebut Irwandi juga meminta Pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan PBB, ASEAN dan Komunitas Internasional yang lebih luas untuk memulai proses pembangunan perdamaian, dan berkomitmen untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi sebagai pilar strategi komprehensif untuk membawa stabilitas, keamanan dan perdamaian ke Rakhine.
Aceh dengan sepenuh hati mendukung Pemerintah Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, dalam keterlibatan intensif dengan Pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan membuka akses kemanusiaan di Rakhine.
Selanjutnya, Aceh berharap agar Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya membawa perdamaian yang abadi melalui pembentukan kerangka hukum untuk melindungi semua penghuni Rakhine tanpa membedakan ras, etnis, dan agama, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan.
Dalam hal ini, Aceh juga menyatakan siap mendukung keterlibatan Indonesia dalam menemukan solusi terhadap krisis Rakhine.
“Aceh siap untuk berbagi pengalaman dengan Pemerintah Myanmar dan mendukung realisasi pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di Negara bagian Rakhine,” jelas Mulyadi Nurdin mengutip surat Gubernur Aceh.
