Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan daerah semakin banyak membutuhkan pemimpin perempuan yang berkualitas. Menurutnya, isu seputar gender tidak lagi mengemuka dalam dua periode gelaran Pilkada.
Menurut Titi, isu seputar peran gender dan keperempuanan calon kepala daerah tidak lagi dipermasalahkan dalam Pilkada 2015 maupun Pilkada 2017. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan reaksi masyarakat saat pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden pada Pemilu 2004. Saat itu muncul fatwa bahwa perempuan tidak boleh memimpin.
“Ini artinya, kualitas perempuan dalam memimpin mulai diperhitungkan. Masyarakat memang memerlukan lebih banyak sosok pemimpin perempuan di daerah,” ujar Titi kepada Republika.co.id, Rabu (21/12).
Selain faktor keterwakilan bagi perempuan, kepala daerah yang berkualitas diharapkan mampu mengawal kebijakan yang memihak perempuan dan anak. Sebelumnya Titi mengungkapkan, isu-isu seputar perempuan dan anak merupakan salah satu akar penting dari masalah sosial yang lebih besar.
Perempuan dianggap memiliki sensitivitas lebih terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Titi memaparkan, salah satu kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin perempuan ditunjukkan dengan angka keterpilihan para calon kepala daerah perempuan yang cukup baik pada Pilkada 2015.
Pilkada 2015 diikuti 124 perempuan dari 1.654 peserta atau sekitar 7,50 persen. Dari jumlah calon yang tidak banyak tersebut, diketahui tingkat keterpilihan rata-rata mencapai lebih dari 35 persen. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menaruh harapan kepada calon kepala daerah perempuan,” katanya.
Sayangnya, lanjut Titi, partisipasi calon perempuan dalam Pilkada tidak banyak berubah secara signifikan. Pada Pilkada 2005, ada 69 calon kepala daerah perempuan dari 1.374 peserta atau sekitar 5,02 persen. Pada 2017, partisipasi perempuan sebagai calon kepala daerah tercatat sekitar 7,17 persen. Ada sekitar 44 calon kepala daerah perempuan dari 614 peserta Pilkada 2017.
repubik.co.id
