Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam pertemuan dengan Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Kamis, membahas persiapan pengamanan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 mengingat provinsi tersebut dinilai sebagai daerah rawan konflik.
“Secara persiapan kita akan menambah lagi (jumlah aparat keamanan), itu (teknisnya) akan dikoordinasikan beliau (Wiranto) dengan Menteri Dalam Negeri,” ujar Zaini.
Menurut dia, tidak ada daerah di Aceh yang rawan konflik pilkada. Namun, Zaini mengakui masih ada masalah yang belum selesai yakni tentang pelantikan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur.
“KIP Aceh Timur belum selesai pelantikannya, ini yang segera dipikirkan penyelesaiannya,” kata dia.
Saat ini KIP Aceh sedang melakukan verifikasi faktual dukungan KTP untuk calon gubernur independen yakni Zaini Abdullah dan Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Nasarudin, sebagai wakilnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menetapkan Papua Barat, Aceh, dan Banten sebagai provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam pelaksanaan Pilkada 2017 yakni masuk dalam skala 3,00 hingga 5,00 (skala kerawanan maksimal).
Selain tiga daerah yang ditetapkan sebagai daerah paling rawan konflik dan pelanggaran pilkada, empat daerah lain yakni Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo masuk dalam kategori kerawanan sedang, yaitu skala 2,00 hingga 2,99. (Antara)
