Pemerintah Pusat tidak memasukkan satupun daerah di Aceh untuk menjadi kawasan prioritas pariwisata tahun 2016 ini.
Meski demikian pemerintah pusat tetap berharap agar Aceh khususnya Sabang agar mampu lebih unggu dari 10 daerah yang telah ditetapkan sebagai prioritas pengembangan pariwisata di Indonesia tahun 2016.
Hal demikian disampaikan Assisten Deputi Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Pariwisata Oneng Setya Harini di Banda Aceh, Kamis (10/03).
Oneng mengatakan pemerintah punya komitmen untuk menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata berkelas dunia dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahtraan rakyat, meskipun tahun ini Sabang tidak masuk prioritas dari pemerintah.
Oneng mengakui meskipun Sabang tidak masuk 10 prioritas pemerintah pusat, akan tetapi masuk dalam 25 destinasi prioritas di Kementrian Pariwisata. Menurutnya beberapa program Kementrian Pariwisata sudah berjalan dikawasan tersebut.
“Kita kan harus fokus dan saya melihat mungkin Aceh sudah lebih maju dari 10 prioritas, ada diantara 10 ini yang destinasi dibawah Aceh. Tapi itu nasional, tapi program Kementrian Aceh masuk dalam 25 destinasi prioritas,”lanjutnya.
Sementara itu Assisten II Pemerintah Aceh Azhari Hasan pada kesempatan itu berharap agar Sabang dimasukkan kedalam destinasi prioritas pemerintah. Apalagi saat ini sudah ada penerbangan langsung dari Medan menuju Sabang yang semakin mempermudah wisatawan.
Pemerintah Aceh diakui Azhari berharap agar kedepan Sabang bisa menjadi gerbang masuk investasi diwilayah barat Indonesia. Menurutnya Sabang sudah memenuhi kriteria untuk pembangunan empat proyek utama sektor prioritas nasional yaitu pariwisata, perikanan, indsutri dan perdagangan serta jasa pelabuhan.
“Sabang juga dapat memposisikan diri sebagai buffer zone bagi kapal-kapal container dan dan kapal-kapal kargo yang melintasi samudera hindia,”lanjutnya.
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah pusat menetapkan pengembangan 10 wilayah kawasan strategis pariwisata tahun 2016. wilayah-wilayah tersebut akan mendapatkan prioritas pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang.
Ke 10 daerah itu masing-masing terletak di provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Banten, Jakarta, Sulawesi tengah, Bangka Belitung dan Yogyakarta.
