Isu pemekaran daerah masih terus mencuat akhir-akhir ini di provinsi Aceh, baik itu pemekaran Aceh menjadi provinsi baru maupun pemekaran dikabupaten/kota yang ingin membentuk kabupaten/kota baru.
Pemekaran Aceh menjadi provinsi baru setidaknya dengan munculnya panitia pembentukan provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) dan pembentukan Aceh Barat Selatan (ABAS).
Sedangkan untuk kabupaten dan kota muncul usulan pemekaran seperti Aceh Raya dan Aceh Rayeuk yang ingin memisahkan diri dari Aceh Besar, kemudian Peurlak Raya yang ingin pisah dari Aceh Timur, Simeulu Barat ingin pisah dari induknya Simeulu, Matang Geulumpang Dua ingin pisah dari Bireun, dan Aceh Selatan Jaya ingin pisah dari Aceh Selatan.
Hal demikian terungkap pada dialog publik dengan tema Suara DPD suara Daerah, yang berlangsung di Aula Fakultas Syiariah UIN Ar-Raniry Band Aceh bersama Anggota DPD RI asal Aceh Ghazali Abbas Adan, Selasa (10/11).
Turut tampil narasumber lainnya masing-masing dosen Fakultas Hukum Unsyiah Mawardi Ismail dan anggota komisi I DPR Aceh Bardan Sahidi.
Anggota komisi I DPR Aceh Bardan Sahidi mengatakan dari enam daerah di Aceh yang ingin pemekaran, sudah tiga yang menghadap ke DPR Aceh masing-masing Simeulu Barat, Aceh Raya dan Aceh Selatan Jaya. Sedangkan beberapa lainnya diterima pihaknnya baik melalui petisi maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan ke dewan.
Bardan mengatakan alasan daerah-daerah itu ingin memisahkan diri untuk optimalisasi pembangunan.
”Yang sudah lengkap tiga daerah, dari enam yang sudah muncul dalam catatan saya, alasannya mereka ingin percepatan pembangunan dan rentang kenali dan optimalisasi penerimaan dan pendapatan daerah,”ujarnya.
Sementara itu anggota DPD RI asal Aceh Ghazali Abbas Adan meminta agar dicari tau terlebih dahulu apa penyebab banyak daerah meminta pemekaran.
Ghazali mengingatkan umumnya daerah yang meminta pemekaran dikarenakan ketidakadilan, persoalan komunikasi politik serta keterlibatan dalam membangun Aceh.
Oleh karena itu ia meminta agar pemimpin di Aceh untuk sering melakukan silaturrahmi dan komunikasi dengan seluruh daerah, jangn berfokus pada daerah tertentu saja.
Ghazali mengakui sangat menghargai usulan-usulan pemekaran tersebut sebagai hak demokrasi masyarakat, namun demikian alasan-alasan untuk pemekaran harus difasilitasi terlebih dahulu.
