Maraknya aksi kriminal dengan menggunakan senjata api dikhawatirkan akan menimbulkan pencitraan negatif terhadap Aceh pasca perdamaian. Pencitraan negatif terhadap Aceh juga akan berdampak buruk bagi rencana pembangunan Aceh.
Hal demikian dikatakan ketua DPR Aceh Muharuddin pada rapat koordinasi keamanan Aceh dengan Panglima Kodam Iskandar Muda, Kapolda Aceh dan Pemerintah Aceh di gedung serba guna DPR Aceh, Rabu (01/04).
Rapat itu digelar berkaitan dengan penculikan dan penembakan terhadap dua anggota TNI di Aceh Utara dan satu personil Polisi di kabupaten Pidie beberapa waktu lalu.
Muharuddin mengapresiasi kinerja TNI/Polri dalam menciptakan ketertiban dilingkungan masyarakat, namun demikian Muharudin berharap adanya pelibatan masyarakat dalam hal menjaga keamanan secara luas.
“Hal lain yang juga penting adalah pelibatan masyarakat dalam menjaga kemanan secara lebih luas. Partisipasi Masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja, hal itu akan menjadikan masyarakat sebagai pihak yang terlindungi dari berbagai kondisi yang mengganggu ketertiban dan ketentraman tersebut,”lanjutnya.
Sementara itu ketua komisi I DPR Aceh Abdullah Saleh mengakui eskalasi keamanan Aceh meningkat pasca munculnya sejumlah kelompok bersenjata, khususnya di Aceh Timur dan Aceh Utara seperti kelompok Gambit dan kelompok Din Minimi.
Namun demikian Abdullah Saleh mengaku belum mengetahui kelompok mana yang terlibat dalam pembunuhan dua anggota TNI di Aceh Utara.
Wakil ketua komisi I DPR Aceh Azhari berharap kepada Pangdam dan Kapolda agar dalam upaya memburu kelompok-kelompok bersenjata untuk tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat.
Azhari juga menghimbau kepada kelompok-kelompok bersenjata yang masih berada di hutan untuk turun dan kembali bermasyarakat serta mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
Pada kesempatan yang sama anggota DPR Aceh Murdani mengatakan munculnya kelompok bersenjata menunjukkan belum selesainya proses reintegrasi pasca damai. Ia meminta adanya perhatian serius dari pemerintah Aceh terhadap hal itu.
