Pemerintah Aceh Barat Daya menggelar Rapat Forum SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) Gabungan untuk menyelaraskan program dan kegiatan dinas dengan usulan dari Musrenbang kecamatan.
Rapat digelar di aula masjid Kompleks Perkantoran Aceh Barat Daya dan dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan M Hanafiah mewakili Bupati Jufri Hasanuddin, Rabu 4 Maret 2015.
Rapat tersebut, kata Hanafiah, sebagai acuan menyusun rancangan awal rencana kerja SKPK pada 2016. “Rapat ini membicarakan indikator kegiatan SKPK sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh Barat Daya serta sinkronisasi kebijakan pusat maupun provinsi yang telah dijabarkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh),” ujar Hanafiah.
Ia berharap kepada seluruh kepala dinas, badan, dan kantor fokus pada program yang mampu memperkecil masalah daerah. “Dan diarahkan kegiatan yang prioritas untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi pendapatan daerah,” ujar Hanafiah.
Prioritas pembangunan Aceh Barat Daya pada 2016, kata Hanafiah, diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi melalui Badan Usaha Milik Daerah dan gampong (desa), perluasan lapangan kerja melalui usaha skala kecil dan menengah, serta pengembangan sektor strategis melalui pembangunan infrastruktur. “Selain itu juga peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, nilai-nilai syariat Islam, dan pelayanan publik,” ujar Hanafiah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Barat Daya, Weri, dalam laporannya mengatakan, rapat tersebut lanjutan dari Musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan sejak 4 hingga 23 Februari 2015.
“Rapat ini untuk mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPK sesuai tugas pokok dan fungsi. Juga untuk mengintegrasikan program antar SKPK dan menyesuaikan pendanaan berdasarkan pagu indikatif masing-masing dinas,” ujar Weri.
Pada 2016, kata Weri, pembangunan Aceh Barat Daya diarahkan pada tiga bidang yakni infrastruktur, sosial ekonomi dan budaya. Selanjutnya, kata Weri, untuk teknis kegiatan diserahkan kepada tiga kelompok kerja (pokja) di Bappeda Aceh Barat Daya. Ketiga pokja itu meliputi bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, serta keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia. “Pembahasan pokjaditargetkan selesai pada 9 Maret 2015,” ujar Weri.
Ia berharap Rapat Forum SKPK menghasilkan usulan program dan kegiatan pada 2016 yang dananya dari APBK, APBA, APBN, Otonomi Khusus, Migas dan sumber lainnya. “Diharapkan juga ada gambaran perencanaan untuk 2016 mulai dari Musrenbang gampong hingga penetapan APBK 2016,” ujar Weri.
