Belasan mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), menuntut anggota DPRA dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) yang memihak pada rakyat.
Pernyataan itu disampaikan puluhan mahasiswa dalam unjuk rasa di depan Gedung DPRA, Banda Aceh Senin (23/2).
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu, mahasiswa sempat mendobrak pintu gerbang gedung legislatif. Akhirnya, polisi membolehkan mahasiswa masuk ke pekarangan untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka disambut Wakil Ketua DPRA, T Irwan Djohan, dan anggota Fraksi PKS DPRA, Bardan Saidi.
Presiden Mahasiswa Unsyiah, Muhammad Hamzah, dalam orasinya menyampaikan, sudah 10 tahun perjanjian damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ditandatangani. Namun, para pimpinan dan wakil rakyat masih terlena sehingga melupakan amanat masyarakat Aceh.
“Para pemimpin dan wakil rakyat hanya mementingkan kepentingan kerabat, kelompok dan golongan tertentu. Korupsi dibiarkan tumbuh subur. Pembangunan Aceh lamban dan kinerja dewan jalan di tempat,” tegasnya.
Menurut mahasiswa yang memperoleh data dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan diskusi Kementerian Polhukam BEM Unsyiah, ada Rp 5,2 triliun anggaran tidak memihak pada rakyat dan sarat dengan kepentingan elite politik.
Dia juga menjelaskan beberapa indikasi anggaran yang tidak prorakyat, di antaranya penyertaan modal investasi kepada badan usaha milik Aceh (BUMA) dan alokasi anggaran aspirasi dewan yang tersebar berbentuk program hibah, bantuan sosial, dan lainnya.
Kemudian, pemberdayaan korban konflik belum selesai dilakukan sampai saat ini. Begitu juga dengan anggaran yang dialokasikan untuk kantor penghubung pemerintahan Aceh di Jakarta, dinilai sarat akan kepentingan elite politik Jakarta.
Sementara itu, Irwan Djohan yang menerima mahasiswa menyatakan mendukung semua aspirasi yang mereka sampaikan. “Ini yang merupakan pemuda berani dan peduli terhadap masyarakat Aceh,” sebutnya.(analisa)
